Komparatif.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyambut baik kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Charles mengatakan perubahan arah kebijakan tersebut merupakan langkah yang telah lama dinantikan oleh pihak legislatif. Menurutnya, evaluasi secara berkala diperlukan agar penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” kata Charles, Senin (8/6/2026).
Politikus dari PDI-P itu menilai masa moratorium harus dimanfaatkan oleh BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG. Evaluasi tersebut dinilai penting guna melihat kebutuhan riil di lapangan sekaligus memastikan pembangunan dapur dilakukan sesuai kebutuhan setiap daerah.
Sebelumnya, BGN memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan lembaganya.
“Moratorium dapur titik-titik baru,” ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Baca juga: Sehari Usai Dicopot, Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung
Menurut Nanik, saat ini sudah terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Karena itu, BGN memilih untuk merapikan dan mengevaluasi dapur yang telah berjalan sebelum membuka pembangunan fasilitas baru.
“Sekarang sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa tidak semua wilayah membutuhkan jumlah dapur yang banyak. Dalam satu kecamatan, misalnya, jumlah SPPG yang tersedia bisa saja sudah mencukupi kebutuhan masyarakat setempat sehingga pembangunan tambahan belum diperlukan.
“Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium,” ujar Nanik.
BGN juga akan membuka kembali pembangunan dapur baru apabila hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kebutuhan layanan gizi yang belum terpenuhi di suatu daerah.
Menurut Nanik, salah satu persoalan yang ditemukan saat ini adalah menumpuknya pembangunan SPPG di kawasan aglomerasi, sementara wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T masih belum terjangkau secara optimal.
Terkait berapa lama moratorium pembangunan dapur MBG akan berlangsung, Nanik belum memberikan rincian. Ia hanya menyatakan evaluasi akan dilakukan secepatnya sebelum keputusan mengenai pembangunan dapur baru kembali dibuka.
