Komparatif.ID, Banda Aceh— Jumlah pengangguran di Aceh pada Februari 2026 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik Aceh pada 5 Mei 2026, jumlah pengangguran di Aceh bertambah sebanyak 7.430 orang.
Dalam laporan tersebut tercatat komposisi angkatan kerja pada Februari 2026 terdiri atas sekitar 2,5 juta penduduk yang bekerja, sementara total pengangguran mencapai sekitar 156.230 orang. Jika dibandingkan Februari 2025, jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan sebanyak 55.340 orang.
Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Agus Andria, menyebutkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Februari 2026 berada di angka 5,88 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebesar 5,50 persen.
“Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima hingga enam orang yang menganggur,” kata Agus dalam siaran pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BPS Aceh, Selasa (5/5).
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen, mengatakan peningkatan pengangguran dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.
Menurut Akmil, Aceh menjadi provinsi dengan wilayah terdampak paling luas dibandingkan dua provinsi lain yang juga mengalami bencana serupa. Ia menyebut wilayah terdampak di Aceh mencapai 18 kabupaten/kota, sementara Sumatera Utara sebanyak 10 kabupaten/kota dan Sumatera Barat lima kabupaten/kota.
Ia menjelaskan sejumlah daerah terdampak merupakan kawasan industri, terutama sektor perkebunan. Hingga kini, masih banyak perusahaan yang belum kembali beroperasi secara normal setelah bencana terjadi.
“Banyak perusahaan yang belum bisa beroperasi lagi, sehingga banyak pekerja termasuk yang berwirausaha, juga belum bisa kembali bekerja akibat dampak bencana hidrometeorologi,” ujar Akmil dalam keterangan resminya, Kamis (7/5/2026).
Selain faktor bencana, rendahnya investasi di Aceh juga dinilai turut memengaruhi terbatasnya pembukaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor formal.
Baca juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 23,36 Juta Orang
Di tengah kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh saat ini mengandalkan program dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menekan angka pengangguran. Hal itu dilakukan karena pada 2026 pihaknya belum dapat menjalankan program pelatihan maupun pemagangan secara mandiri akibat efisiensi anggaran.
“Untuk tahun ini, dampak efisiensi anggaran membuat kami belum bisa melaksanakan pemagangan maupun pelatihan. Namun, kami tetap terus berupaya dengan mendukung mitra kerja kami menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mampu terserap di dunia kerja. Mudah-mudahan tahun depan, kami bisa kembali menjalankan program-program tersebut,” katanya.
Akmil mengatakan program yang dijalankan bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia antara lain program magang hub bagi lulusan fresh graduate mulai jenjang D-1 hingga S1. Program tersebut memberikan kesempatan magang di berbagai perusahaan, baik di dalam maupun luar daerah, dengan pembiayaan dari Kemnaker.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan program padat karya yang difokuskan pada wilayah terdampak bencana melalui pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan.
“Magang hub tahun 2026 ditargetkan menjangkau lebih dari 2.000 orang, sementara program padat karya di daerah bencana sekitar 3.500 lebih,” tutur Akmil.
