Komparatif.ID, Sigli— Pemerintah Kabupaten Pidie membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau setingkat eselon II untuk mengisi kekosongan jabatan di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pendaftaran seleksi tersebut dijadwalkan mulai dibuka pada Kamis, 7 Mei 2026, hari ini.
Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, membenarkan proses lelang jabatan dilakukan guna mencari figur pimpinan yang dinilai mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
“Benar, ada lima jabatan eselon II yang akan kita lelang. Prosesnya dijadwalkan mulai berlangsung pada hari Kamis,” ujar Sarjani Abdullah kepada awak media, Rabu, 6 Mei 2026.
Adapun lima jabatan yang dibuka dalam seleksi kali ini meliputi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
Baca juga: Bank Aceh Serahkan Buggy Car untuk Permudah Mobilisasi Jamaah di Asrama Haji Embarkasi Aceh
Menurut Sarjani, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti proses pendaftaran melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BKPSDM Kabupaten Pidie. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mendukung proses seleksi yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Pidie juga memastikan bahwa sejumlah jabatan eselon II lainnya yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau akan mengalami kekosongan, akan dibuka pada tahap berikutnya.
“Untuk jabatan kepala OPD lain yang belum dibuka lelangnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Asisten II, dan Staf Ahli, itu akan menyusul nanti,” tambah Sarjani Abdullah.
Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama menjadi salah satu mekanisme yang rutin dilakukan pemerintah daerah untuk mengisi posisi strategis di lingkungan birokrasi.
Selain untuk mengisi kekosongan jabatan, proses ini juga diharapkan dapat menghadirkan pimpinan OPD yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan manajerial dalam menjalankan tugas pemerintahan.
