Komparatif.ID, Jakarta— Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan proses pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh masih menghadapi hambatan utama berupa timbunan lumpur dan curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut memperlambat pekerjaan di lapangan, terutama pada wilayah hilir yang terdampak aliran material dari daerah hulu.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan mayoritas infrastruktur konektivitas, khususnya jalan dan jembatan nasional, kini telah kembali berfungsi dan mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.
“Kalau jalan dan jembatan nasional tidak ada masalah. Memang ada longsor, tapi dalam hitungan kurang dari 24 jam sudah bisa kita bereskan,” ujar Dody dalam keterangannya dilansir pada Selasa (21/4/2026).
Berdasarkan data Kementerian PU, sebanyak 107 ruas jalan dan 43 jembatan nasional telah kembali fungsional 100 persen. Sementara itu, pada jaringan jalan daerah, dari total 2.421 ruas terdampak, sebanyak 2.277 ruas atau sekitar 94 persen telah dapat dilalui. Untuk jembatan daerah, dari 1.181 unit yang terdampak, sebanyak 792 jembatan atau 67 persen telah kembali beroperasi.
Meski capaian tersebut cukup signifikan, pemerintah tetap memberi perhatian khusus pada wilayah dengan tingkat kerusakan berat. Di Aceh, misalnya, proses pemulihan masih menghadapi kendala berupa curah hujan tinggi serta timbunan material lumpur di wilayah hilir. Kondisi ini membuat percepatan pekerjaan menjadi tantangan tersendiri di lapangan.
“Progres di Aceh, masalah utamanya sebenarnya lumpur dan hari ini pun masih hujan. Dengan kondisi seperti ini, pekerjaan harus dipercepat,” kata Dody.
Sebagai bagian dari penguatan sistem penanganan bencana, Kementerian PU mulai mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali sedimen seperti sabo dam.
Infrastruktur ini dirancang untuk menahan material kayu dan lumpur yang terbawa dari wilayah hulu, sehingga dapat mengurangi risiko bencana susulan di kawasan hilir.
Baca juga: Kaposwil PPR Aceh Dampingi Mendagri Tinjau Huntara di Gayo
Selain itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah dan BMKG. Kolaborasi ini mencakup pelaksanaan modifikasi cuaca serta percepatan pembersihan kawasan permukiman melalui program padat karya di wilayah terdampak seperti Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.
Di sektor layanan dasar, pemulihan juga menunjukkan perkembangan. Dari 176 sistem penyediaan air minum yang terdampak, sebanyak 165 unit atau sekitar 94 persen telah kembali berfungsi. Pembangunan sumur bor dalam telah mencapai 70 unit atau 27 persen, sementara sumur bor dangkal mencapai 34 unit atau sekitar 86 persen.
Untuk mendukung sektor pertanian, Kementerian PU berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam percepatan pembersihan lahan sawah serta pemulihan jaringan irigasi. Langkah ini diharapkan dapat membantu memulihkan produksi pangan masyarakat terdampak.
Pemerintah memastikan pemantauan lapangan dilakukan secara intensif hingga ke wilayah pelosok guna mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur darurat. Termasuk di antaranya penyediaan jembatan sementara agar distribusi logistik tetap berjalan.
