Komparatif.ID, Banda Aceh— Pemerintah Aceh mengatakan masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat terkait klasifikasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran dan kawasan Timur Tengah, termasuk kemungkinan adanya warga asal Aceh di antara mereka.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan Pemerintah Aceh terus memantau perkembangan situasi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Sampai saat ini pihak Kemenlu belum menyampaikan klasifikasi WNI menurut asal daerah masing2 termasuk Aceh. Baik yg berada di Iran maupun kawasan Timur Tengah lainnya,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026).
Menurut Muhammad MTA, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan kepada publik bahwa terdapat sekitar 329 WNI yang berada di Iran. Mereka didominasi oleh mahasiswa dan pelajar yang tinggal di dua kota utama, yakni Qom dan Teheran.
Namun, hingga kini pemerintah pusat belum menyampaikan klasifikasi berdasarkan asal daerah masing-masing WNI, termasuk apakah terdapat warga asal Aceh di antara mereka.
MTA menjelaskan pemerintah pusat melalui Kemlu telah memulai langkah evakuasi terhadap WNI dari Iran. Proses tersebut mulai dilakukan sejak Jumat, 6 Maret 2026. Pada tahap pertama, sebanyak 32 orang berhasil dievakuasi melalui Azerbaijan.
Baca juga: Iran: 1.332 Warga Sipil Tewas Akibat Serangan AS–Israel
Pemerintah Indonesia disebut masih melanjutkan proses evakuasi tahap berikutnya dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di lapangan.
Sementara itu, untuk WNI yang berada di negara-negara Timur Tengah lainnya, pemerintah menyampaikan situasi mereka relatif aman. Pemerintah di beberapa negara di kawasan tersebut telah mengeluarkan imbauan keamanan kepada masyarakat, termasuk warga asing, agar tidak keluar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.
MTA menambahkan Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna memperoleh perkembangan terbaru mengenai kondisi WNI di Iran maupun di kawasan Timur Tengah lainnya.
Menurutnya, koordinasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan adanya informasi yang akurat, khususnya apabila terdapat warga Aceh yang termasuk dalam daftar WNI di wilayah terdampak.
Pemerintah Aceh, kata dia, akan terus memantau perkembangan situasi sambil menunggu pembaruan data dari pemerintah pusat. Jika nantinya terdapat informasi terbaru terkait keberadaan atau kondisi WNI yang berasal dari Aceh, pemerintah daerah memastikan akan segera menyampaikannya kepada publik.
