Komparatif.ID, Banda Aceh—Meskipun sektor pertanian Aceh merupakan sumber pertumbuhan ekonomi paling penting, tapi perbankan belum menaruh minat besar melakukan pembiayaan untuk sektor tersebut.
Secara persentase, distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh,pertanian Aceh, kehutanan, dan perikanan, menyumbang 30,71 persen. Di peringkat kedua perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang menyumbang PDRB 15,16 persen. Di peringkat ketiga ada kontruksi yang menyumbang 8,75 persen.
Meskipun pertanian Aceh merupakan sektor penyumbang PDRB tertinggi di Serambi Mekkah, tapi belum menarik perhatian pihak perbankan. Sepanjang 2023, sektor pertanian Aceh, kehutanan, dan perburuan hanya mendapatkan pembiayaan dari perbankan Rp2.322 miliar. Atau bila dipersentasekan hanya 6,02 persen.
Baca: Sektor Jasa Keuangan Aceh Tumbuh Stabil Sepanjang 2023
Pembiayaan untuk sektor pertanian Aceh kalah jauh dengan pembiayaan sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp5.591 miliar (14,49%). Bahkan bila dibandingkan pembiayaan untuk sektor pemilikan peralatan rumah tangga lainnya (termasuk pinjaman multiguna) ibarat langit dan bumi. Sektor tersebut mendapatkan pembiayaan hingga Rp22.330 miliar (57,89%).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh Yusri, Kamis (29/2/2024) dalam media gathering “ Sosialisasi Literasi keuangan Syariah dan Penyampaian Kinerja LJK Aceh Tahun 2023” di Banda Aceh, menerangkan kecilnya minat perbankan melakukan pembiayaan terhadap sektor pertanian Aceh, karena besarnya risiko yang harus dihadapi.
Yusri menjelaskan, perbankan merupakan penghimpun dana pihak ketiga, yang harus sangat berhati-hati. Meskipun punya potensi sangat besar, sektor pertanian juga memiliki risiko yang tidak kecil.
Baca: Subsidi Silang untuk Petani Ala Sarjana Teknik Alumnus Umuslim
Bencana alam seperti banjir, kekeringan, yang menyebabkan gagal panen, merupakan hal-hal yang selalu dialami oleh para petani.
Dari hulu ke hilir, pertanian di Aceh masih memiliki masalah. Selain bencana alam yang melahirkan gagal panen, juga persoalan harga komoditas pertanian yang tidak pasti.
Seharusnya sektor pertanian Aceh harus ditopang oleh lembaga pemberi jaminan. Sayangnya, lembaga tersebut telah hengkang dari Aceh setelah berlakunya Qanun Keuangan Syariah.
Saat ini para petani Aceh dikelola oleh rentenir yang memberikan pembiayaan dengan perjanjian yang tidak menguntungkan petani.
Pertanian Aceh Harus Dilindungi
Membiarkan sektor pertanian berjalan beriring bersama para rentenir bukanlah sebuah solusi. Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota harus segera membangun sistem jaminan kredit daerah (jamkrida) untuk melindungi petani Aceh yang masih sulit dipercaya oleh perbankan.
Jangan ragu soal kejujuran orang Aceh. Menurut data yang dimiliki OJK Aceh, tingkat non performing financing (NPF) di Aceh lebih rendah dari nasional. Artinya tingkat kesadaran masyarakat Aceh melunasi kredit di perbankan lebih tinggi ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia.
“Mari gunakan uang Aceh yang banyak itu untuk melindungi petani dan pertanian. Pemerintah harus bangun lembaga penjamin kredit daerah, supaya perbankan memberikan pembiayaan untuk petani Aceh,” sebut Yusri.
