Komparatif.ID, Jakarta— Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan 38 muara terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan penanganan muara tidak dapat dilakukan secara seragam. Setiap lokasi memiliki karakteristik morfologi, tingkat sedimentasi, serta pengaruh pasang surut yang berbeda. Karena itu, pendekatan teknis yang diterapkan disesuaikan dengan kondisi lapangan masing-masing muara.
“Sebagian besar muara yang terdampak membutuhkan penanganan menggunakan kapal keruk atau dredger, terutama untuk muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi pascabencana,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Senin (23/2/2026).
Dari total 38 muara yang terdampak, sebanyak 25 muara merupakan kewenangan nasional dan 13 muara kewenangan provinsi. Dalam rangka percepatan, seluruhnya ditangani secara terintegrasi oleh Kementerian PU bersama pemerintah daerah. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan rampung paling lambat Oktober 2027.
Berdasarkan data hingga 16 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, progres rata-rata penanganan telah mencapai 35,5 persen. Untuk muara kewenangan nasional, progres tercatat sebesar 40 persen, sedangkan muara kewenangan provinsi mencapai 31 persen.
Percepatan penanganan juga dikoordinasikan dengan Satgas Kuala yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan guna mendukung pendalaman dan normalisasi muara secara lebih efektif di wilayah terdampak.
Baca juga: Dangkal Akibat Banjir, Sungai-Sungai di Aceh Akan Dinormalisasi Lewat Laut
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat dukungan teknis di lapangan, terutama untuk pekerjaan pengerukan dan pengendalian sedimentasi.
Secara teknis, penanganan dilakukan melalui pengerukan sedimentasi dan pendalaman alur muara menggunakan berbagai peralatan, seperti excavator long arm, excavator amphibi, alat berat berbasis ponton, hingga kapal keruk.
Selain itu, dilakukan normalisasi alur sungai, penguatan tebing, serta pembangunan infrastruktur pengendali sedimen seperti sabo dan struktur pengaman muara.
Intervensi difokuskan pada muara-muara strategis yang berperan penting dalam mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan kawasan hilir sungai.
Kementerian PU menegaskan percepatan ini bukan sekadar respons pascabencana, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah terhadap cuaca ekstrem dan perubahan iklim, sekaligus memastikan perlindungan masyarakat dari risiko banjir dan sedimentasi di masa mendatang.
