Komparatif.ID, Jakarta— APBN 2025 masih berada dalam posisi yang aman dan terkendali meskipun terjadi defisit anggaran yang mencapai 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Aula Mezzanine Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
“Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun jadi ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” ujarnya.
Sri Mulyani mengungkapkan hingga akhir Februari 2025, Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp316,9 triliun, atau sekitar 10,5 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun ini.
Baca juga: Menkeu: APBN Defisit RpRp31,2 Triliun
Pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak yang mencapai Rp240,4 triliun, atau 9,7 persen dari target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak ini terdiri dari PPh (Pajak Penghasilan) yang tercatat sebesar Rp187,8 triliun dan penerimaan kepabeanan serta cukai yang mencatatkan angka Rp52,6 triliun.
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terkumpul hingga Februari 2025 mencapai Rp76,4 triliun, atau 14,9% dari target APBN.
Sri Mulyani menjelaskan pola realisasi pendapatan negara pada awal tahun selalu mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya.
Hal ini sebagian besar disebabkan oleh koreksi harga-harga komoditas utama yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, seperti batu bara, minyak, dan nikel.
Koreksi harga ini memberikan dampak terhadap penurunan penerimaan negara di sektor pajak. Meskipun demikian, ia tetap optimistis pencapaian target APBN 2025 dapat tercapai dengan optimalisasi yang akan dilakukan melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif yang lebih efisien.
Dari sisi belanja, APBN 2025 tercatatkan realisasi Belanja Negara sebesar Rp348,1 triliun atau sekitar 9,6 persen dari total pagu anggaran belanja tahun ini.
Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp83,6 triliun, sementara Belanja Non-K/L mencapai Rp127,9 triliun atau 8,3 persen dari target. Sementara itu, Transfer ke Daerah menunjukkan angka yang cukup signifikan, yaitu Rp136,6 triliun, atau 14,9 persen dari target.
