Komparatif.ID, Banda Aceh— Pemulihan pascabencana di Aceh menunjukkan perkembangan signifikan. Lebih dari empat bulan setelah bencana alam melanda dan berdampak pada jutaan keluarga, sebagian besar wilayah kini telah kembali pulih.
Data Satuan Tugas Penanganan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (Satgas PRR) per 13 April 2026 mencatat, pengurangan jumlah pengungsi telah mencapai 99,99 persen.
Pada masa awal bencana, jutaan warga terdampak harus kehilangan tempat tinggal dan bertahan di tenda darurat. Anak-anak terpaksa meninggalkan ruang kelas, sementara petani menghadapi kerusakan lahan akibat tertutup lumpur.
Namun kondisi tersebut kini berangsur berubah. Aktivitas masyarakat mulai kembali berjalan, ditandai dengan kosongnya tenda-tenda pengungsian di berbagai desa dan pulihnya kegiatan sehari-hari warga.
Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan saat ini hanya tersisa 26 keluarga yang masih bertahan di tenda, yang berada di Kecamatan Sekrak, Aceh Tamiang. Jumlah tersebut merupakan sisa dari lebih dari dua juta keluarga terdampak pada awal bencana.
“Artinya, pengurangan pengungsi telah mencapai 99,99 persen,” kata Safrizal.
Baca juga: Satgas PRR Kembali Salurkan Bantuan dan Siapkan Solusi Air Bersih di Tamiang
Dalam upaya pemulihan, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 17.163 unit hunian sementara. Fasilitas ini menjadi tempat tinggal yang lebih layak bagi warga terdampak. Selain itu, Dana Tunggu Hunian juga telah disalurkan sepenuhnya kepada masyarakat yang memilih tidak menempati hunian sementara.
Layanan dasar seperti listrik, komunikasi, dan fasilitas kesehatan kini telah kembali berfungsi di sebagian besar wilayah terdampak. Kondisi ini menjadi indikator pulihnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Memasuki tahap selanjutnya, pemerintah mulai memfokuskan pada pembangunan hunian tetap. Saat ini, sebanyak 395 unit rumah permanen sedang dalam tahap konstruksi. Di sektor pertanian, lebih dari 12.000 hektare lahan sawah tengah direhabilitasi untuk mendukung kembalinya aktivitas produksi para petani.
Sementara itu, pembersihan lumpur masih terus dilakukan di sejumlah titik yang tersisa. Proses ini melibatkan ribuan personel gabungan, termasuk 768 Praja IPDN yang turut membantu di lapangan.
Safrizal menyebutkan tantangan di lapangan masih ada, terutama terkait kondisi geografis dan sisa dampak bencana. Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses pemulihan.
“Kami perlu tegaskan, bagi kami ‘berat’ itu bukan alasan untuk berhenti. Justru itu tanda bahwa kita harus bekerja lebih keras,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemulihan Aceh tidak hanya dimaknai sebagai upaya bangkit dari bencana, tetapi juga sebagai proses membangun kembali kehidupan masyarakat yang lebih kuat dan tangguh ke depan.
“Kami memastikan pemulihan ini tidak berhenti di sini. Kita tidak hanya ingin pulih, tetapi bangkit lebih kuat,” kata Safrizal.
