Komparatif.ID, Banda Aceh— Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr. Safrizal ZA, menegaskan penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh terus berjalan di tengah berbagai tantangan di lapangan.
Hal itu disampaikan Safrizal dalam Workshop Kreator Informasi Lokal di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa (12/5/2026).
Dalam kegiatan yang diinisiasi Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tersebut, Safrizal menekankan pentingnya peran pers dan informasi di era demokrasi saat ini. Ia menyebut keberadaan pers telah menjadi salah satu pilar penting dalam demokrasi.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat arus informasi semakin terbuka dan hampir tidak memiliki batas. Siapa pun kini dapat memproduksi dan menyebarkan informasi dari mana saja.
Karena itu, ia menilai kemampuan menyampaikan informasi yang benar dan mudah dipahami publik menjadi hal yang sangat penting.
“Siapapun yang menguasai informasi maka ia bisa menguasai dunia,” kata Safrizal di hadapan peserta workshop.
Ia mengatakan di tengah derasnya arus informasi, tantangan terbesar adalah memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Menurutnya, perbedaan pemahaman atau gap informasi harus ditekan sekecil mungkin agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
Safrizal juga mengapresiasi Komdigi yang menggelar Workshop Kreator Informasi Lokal untuk berbagai organisasi di Banda Aceh. Ia berharap pelatihan tersebut mampu melahirkan pembuat konten yang informatif, akurat, dan bertanggung jawab.
Baca juga: Satgas PRR Salurkan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah di Aceh Tamiang
Menurutnya, keberadaan kreator informasi lokal sangat membantu pemerintah dalam menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana kepada masyarakat. Publik juga dinilai akan lebih mudah memperoleh informasi yang benar melalui para peserta workshop tersebut.
Ia menambahkan, Posko Wilayah PRR berkomitmen membantu para konten kreator dengan menyediakan suplai informasi secara berkala terkait penanganan pascabencana hidrometeorologi Sumatra di Aceh.
Dalam kesempatan itu, Safrizal juga menanggapi berbagai opini dan kritik publik yang menilai proses penanganan pemulihan berjalan lamban. Ia menjelaskan bahwa kondisi di lapangan memiliki tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi geografis maupun teknis.
“Ada yang menyampaikan pemerintah lambat menangani bencana. Tidak bisa kita katakan lambat. Tetapi karena cakupan wilayah terdampak sangat luas. Karena tantangan geografis dan teknis di lapangan sangat kompleks. Karena kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda, namun kita akan pastikan bahwa seluruhnya tertangani, no one left behind,” ujarnya.
Safrizal menjelaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, persoalan legalitas lahan hingga tingkat kerawanan lokasi pembangunan baru memerlukan proses verifikasi berlapis agar tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang.
Saat ini, kata dia, Aceh masih berada dalam status transisi darurat hingga Juli 2026. Pada masa transisi tersebut, pemerintah memprioritaskan pembangunan tempat tinggal tidak permanen, jaminan pangan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Ia menyebut pembangunan hunian tetap komunal yang dibangun oleh Kemenko Polkam dan BNPB telah terealisasi di Aceh Utara. Selain itu, terdapat 71 lokasi hunian tetap komunal usulan pemerintah daerah yang telah siap dibangun.
Safrizal juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lain yang menjadi perhatian pemerintah, seperti pembangunan sumur bor, perbaikan sawah, revitalisasi sungai, dan perbaikan infrastruktur penting lainnya.
“Pemerintah bergerak terus. Apalagi pada Agustus tahun ini kita memasuki elnino kering. Kita butuh ratusan sumur bor baru. Pemerintah akan membangun sejumlah kebutuhan itu secara bertahap, termasuk perbaikan sawah, dan revitalisasi serta rekonstruksi sungai terdampak,” katanya.
