Komparatif.ID, Bireuen— Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, ST., bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung di halaman Pendopo Bupati Bireuen, Senin (1/6/2026).
Dalam upacara tersebut, Bupati Mukhlis membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
Dalam pidato Kepala BPIP yang dibacakan Bupati Mukhlis disebutkan di tengah berbagai tantangan global dan ancaman fragmentasi, Pancasila tetap menjadi pedoman yang mampu menyatukan Indonesia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis.
Pancasila juga dinilai menjadi landasan moral dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik dunia.
Melalui amanat tersebut juga ditegaskan Indonesia, sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berkomitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diwujudkan melalui kontribusi aktif Indonesia dalam misi perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keterlibatan dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih menghadapi penjajahan.
Selain itu, nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari Pancasila disebut sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan diplomasi bebas aktif Indonesia.
Nilai tersebut dinilai mampu menjembatani berbagai perbedaan dan menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam upaya menghentikan konflik di berbagai belahan dunia.
Momentum Hari Lahir Pancasila juga menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga: Pancasila Adalah Rumah Bersama dan Ruh Etis-Spiritual Bangsa
Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diharapkan tidak hanya dipahami sebagai simbol, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Melalui amanat yang dibacakan Bupati Bireuen, seluruh penyelenggara pemerintahan juga diingatkan agar setiap kebijakan publik yang dihasilkan senantiasa berlandaskan prinsip keadilan sosial.
Kebijakan yang lahir harus mampu memenuhi rasa keadilan, menjamin hak-hak masyarakat, serta tidak meninggalkan kelompok yang paling rentan.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Bireuen, jajaran unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator, rektor, serta pimpinan instansi vertikal.
Peserta upacara terdiri atas personel TNI dan Polri, aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, serta ASN Kementerian Agama Kabupaten Bireuen. Hadir pula anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana), perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), tim Basarnas, anggota Pramuka, Pemuda Pancasila, pengurus KNPI, serta perwakilan siswa dan siswi tingkat SD dan SMP di Kabupaten Bireuen.
