Komparatif.ID, Jakarta— Pemerintah menyiapkan skema pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat dari kelompok ekonomi atas atau desil 9 dan 10. Kelompok tersebut berpotensi tidak lagi mendapatkan subsidi Pertalite dan harus beralih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mempelajari sistem pembatasan tersebut bersama PT Pertamina (Persero). Menurut Purbaya, sistem yang dimiliki Pertamina saat ini dinilai sudah cukup baik dan siap mendukung penerapan kebijakan tersebut.
“Yang desil 9, 10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain,” kata Purbaya mengutip Republika, Rabu (12/8/2026).
Meski demikian, Purbaya mengatakan pemerintah belum menentukan waktu penerapan kebijakan tersebut. Saat ini pemerintah masih melakukan pengujian terhadap sistem yang akan digunakan serta menyiapkan skema agar pembatasan dapat diterapkan secara bertahap.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan pembatasan subsidi tersebut dilakukan untuk memastikan subsidi migas diberikan secara lebih tepat sasaran.
Menurut Bahlil, subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya. “Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh, Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi,” ujar Bahlil.
Baca juga: Harga Pertamax di Aceh Turun Rp350 Jadi Rp16.300/Liter
Bahlil mencontohkan pemilik kendaraan mewah sebagai kelompok yang dinilai tidak semestinya menikmati subsidi Pertalite. Namun, ia menegaskan sepeda motor tidak menjadi sasaran pembatasan dalam skema yang sedang dibahas pemerintah.
Di sisi lain, kuota Pertalite dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter (KL). Angka tersebut turun 6,28 persen dibandingkan kuota Pertalite pada 2025 yang mencapai 31,23 juta KL.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi konsumsi Pertalite tercatat mencapai 13,96 juta KL. Dengan demikian, masih terdapat sisa kuota sekitar 15,31 juta KL untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada paruh kedua 2026.