Komparatif.ID, Durban— Para pengungsi asal Republik Demokratik Kongo/Democratic Republic of Congo (DRC) yang berada di kamp penampungan di Durban, Afrika Selatan, mulai merasa terancam.
Penolakan terhadap imigran semakin bergema di Afrika Selatan. Uskup Raphael Bahebwa asal Republik Demokratik Kongo yang telah bermukim di Afrika Selatan selama 26 tahun, sedang bersembunyi karena takut diserang akibat menyuarakan hak-hak warga asing di Afrika Selatan.
“Saya sedang bersembunyi sekarang karena mereka bilang akan membunuh saya karena berbicara tentang hak-hak warga asing,” ujar Uskup Raphael Bahebwa, seperti dikutip dari Aljazeera, Senin, 28 September 2026.
Selama puluhan tahun di Afrika Selatan, Raphael Bahebwa telah menyaksikan sentimen anti-orang asing berulang kali berkobar di negara yang kini ia anggap sebagai rumahnya sendiri.
Akan tetapi sentimen anti-imigran tersebut, akhir-akhir ini terasa berbeda. Kelompok anti-imigran March and March, memberikan mereka tenggat waktu hingga 30 September 2026. Organisasi tersebut memimpin berbagai unjuk rasa di seluruh negara selama tahun ini.
Kelompok tersebut menyerukan agar warga negara asing tanpa dokumen meninggalkan Afrika Selatan, dan memperingatkan akan adanya demonstrasi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Namun, bagi Bahebwa dan para pengungsi lainnya di Durban, perbedaan status antara migran berdokumen dan tanpa dokumen tidak banyak memberikan rasa tenang. Mereka mengatakan bahwa permusuhan yang mereka alami di jalanan jarang sekali bermula dari permintaan untuk menunjukkan dokumen identitas.
Baca juga: BYD Recall 32 Ribu Unit Shark 6 di Australia
Isu Imigran Kembali Bergema Jelang Pemilu Lokal
Isu anti-imigran kembali mengemuka di Afrika Selatan, jelang pemilu daerah pada 4 November 2026.
Pada tanggal 3 September, anggota kelompok “March and March” berhadapan dengan para pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di luar pusat penampungan tersebut. Kekerasan pun pecah, dan polisi turun tangan. Setidaknya empat orang dilaporkan terluka.
“March and March” mendeskripsikan mobilisasi mereka sebagai kampanye menentang imigrasi tanpa dokumen, kriminalitas, dan memburuknya kondisi di tengah masyarakat Afrika Selatan.
Kelompok tersebut menyatakan bahwa respons pemerintah dalam penegakan aturan imigrasi masih belum memadai.
Para pemimpinnya berulang kali menepis tuduhan bahwa kampanye mereka bersifat xenofobik, dan menegaskan bahwa sasaran mereka adalah migrasi tanpa dokumen, bukan warga negara asing secara umum.
Awal tahun ini, menurut kantor berita layanan publik GroundUp, enam pengungsi yang bekerja di salon-salon di sekitar Pasar Warwick Street, Durban, dipukuli oleh sekelompok pria yang membawa tongkat. Dua orang di antaranya harus dirawat di rumah sakit.
Pada pertengahan September 2026, Pemerintah Afrika Selatan mengambil langkah untuk membongkar kamp darurat di luar pusat penampungan pengungsi tersebut.
Para pengungsi diberi pilihan: kembali ke komunitas tempat mereka sebelumnya melarikan diri, atau menerima akomodasi sementara di fasilitas Lindela di Gauteng, yang berjarak ratusan kilometer dari Durban. Lindela adalah fasilitas penahanan imigrasi milik pemerintah yang digunakan untuk menampung orang-orang yang menghadapi deportasi.
Sebagian merasa takut untuk pergi ke Lindela, sebuah fasilitas yang secara historis dikaitkan dengan penahanan imigrasi dan repatriasi.
Sementara itu, yang lain merasa tidak sanggup lagi bertahan hidup di trotoar. Pada tanggal 15 September, 274 orang diangkut menggunakan bus dari Durban ke Lindela. Sekitar 150 orang lainnya memilih untuk tetap tinggal di Durban dan mulai berupaya mencari tempat tinggal alternatif.
Banyak imigran bertahan di trotoar. Tidur dan tinggal di luar pusat penerimaan pengungsi di Durban di jalan Che Guevara. Para pengungsi itu berasal dari DRC, Burundi, Uganda, Mozambik, dan Tanzania. Mereka alri dari tempat tinggal sebelumnya karena takut menjadi sasaran kekerasan yang menargetkan warga asing.
Kekerasan dan isu anti-imigran bukan barang baru di Afrika Selatan. Kelompok anti-imigran memaksa para pengungsi kembali ke nagaranya masing-masing. Tapi bagi pengungsi—ilegal atau resmi—pulang kembali ke negeri yang telah ditinggalkan, berarti harus masuk kembali ke zona konflik dan perang. Tak ada harapan di sana selain kematian yang datang kapan saja.
Para imigran harus berjuang lebih keras di Afrika Selatan. Meskipun harus menjadi sasaran kebencian atas nama pendatang, mereka tak memiliki banyak pilihan. Bertahan selama mungkin di Afrika Selatan, atau kembali ke zona perang.
Sumber: Aljazeera