Komparatif.ID, Banda Aceh– Realisasi penyaluran dana desa reguler di Aceh hingga 6 Agustus 2026 mencapai Rp1,458 triliun atau 81,88 persen dari total alokasi tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,7 triliun.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Iskandar, mengatakan penyaluran dana desa tahun anggaran 2026 dilakukan dalam dua tahap. Hingga 6 Agustus, penyaluran tahap pertama telah mencapai Rp753,6 miliar atau 42,31 persen dari total alokasi.
Dana desa tahap pertama tersebut telah diterima seluruh 6.497 desa di Aceh. “Penyaluran dana desa tahun anggaran 2026 di Aceh hingga 6 Agustus sudah Rp1,458 triliun atau 81,88 persen,” kata Iskandar dikutip Minggu (10/8/2026).
Sementara penyaluran tahap kedua telah mencapai Rp704,8 miliar atau 39,57 persen dari total alokasi. Namun, cakupan penyalurannya baru mencapai 4.458 desa atau 68,62 persen dari total 6.497 desa di Aceh.
Baca juga: Bantah Rekening Dikuasai Pihak Lain, Kelompok Tani Bireuen: Kami Sendiri yang Tanda Tangan
“Untuk penyaluran tahap pertama semua desa sudah menerima (100 persen), sedangkan tahap dua baru kepada 4.458 desa,” ujarnya.
Iskandar menyebutkan sembilan kabupaten/kota telah menuntaskan penyaluran dana desa hingga 100 persen untuk tahap pertama dan kedua. Daerah tersebut yakni Simeulue, Sabang, Aceh Barat Daya, Pidie Jaya, Bener Meriah, Aceh Singkil, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Tengah.
Menurut Iskandar, DD reguler tersebut difokuskan untuk membiayai sejumlah program prioritas di gampong. Penggunaannya antara lain untuk bantuan langsung tunai (BLT), ketahanan pangan, kesehatan, perubahan iklim, teknologi dan informasi, dukungan implementasi KDMP, serta kegiatan prioritas lainnya.
Ia mengingatkan aparatur gampong yang belum menerima dana desa tahap kedua agar mempercepat proses pencairan. Percepatan tersebut diperlukan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas di masing-masing gampong.
“Kita harapkan, dana yang telah diterima benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan dikelola secara transparan, serta peruntukannya sesuai program yang telah ditentukan,” pungkas Iskandar.