Komparatif.ID, Jakarta— Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, mengecam masuknya 250 ton beras dari Thailand ke Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh.
Legislator asal Tasikmalaya itu meminta pemerintah mengusut tuntas bagaimana ratusan ton beras impor tersebut bisa masuk ke wilayah Aceh di tengah kebijakan nasional yang menutup keran impor beras. Ia meminta pemerintah memastikan penyelidikan berjalan transparan sekaligus memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti terlibat.
“Kami mengecam masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand. Ini pelanggaran serius terhadap amanah Presiden Prabowo yang menutup impor beras. Pemerintah harus mengusut tuntas dan tidak boleh ada yang bermain-main dengan kebijakan nasional. Jika sudah diketahui siapa dalangnya, kenakan sanksi tegas tanpa kompromi,” ujar Rina di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Baca juga: Beras Impor di Sabang Belum Dapat Diproses Bea Cukai
Rina menilai volume beras ilegal yang mencapai ratusan ton menunjukkan adanya dugaan keterlibatan jaringan terorganisir. Menurut Rina, impor ilegal dalam skala besar tidak mungkin terjadi tanpa dukungan logistik yang kuat dan rantai distribusi yang telah disiapkan sebelumnya.
Karena itu, ia meminta aparat tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menelusuri aktor utama yang berperan di balik masuknya komoditas tersebut.
Rina juga mengingatkan beras impor ilegal berpotensi mengganggu stabilitas harga di pasar dan merugikan petani lokal. Beras impor yang biasanya dijual lebih murah bisa melemahkan daya saing petani, terutama di daerah yang bergantung pada hasil panen padi sebagai sumber utama pendapatan.
Ia menekankan perlindungan terhadap petani harus menjadi prioritas, apalagi di saat stok beras nasional sedang berada pada posisi aman, yakni sekitar 4,2 juta ton.
Menurutnya, kondisi stok yang stabil tidak boleh membuat sistem pengawasan menjadi longgar. Ia meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap jalur masuk barang di kawasan pelabuhan bebas serta memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mencegah kasus serupa terulang.
