Komparatif.ID, Bireuen— Warga Gampong Lawang dan Gampong Hagu di Kecamatan Peudada, Bireuen, mulai bisa sedikit bernapas lega setelah jembatan darurat yang menghubungkan kedua desa itu mulai dikerjakan pada Kamis (10/4/2024) pagi ini.
Pembangunan jembatan tersebut dilakukan sebagai respons cepat atas ambruknya jembatan sebelumnya akibat derasnya arus banjir yang melanda kawasan itu pada malam Selasa, 8 April 2025 lalu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), langsung turun tangan untuk mengatasi kerusakan infrastruktur yang sempat memutus akses vital antar gampong.
Kepala Dinas PUPR Bireuen, Fadli Amir, menjelaskan jembatan darurat ini dibangun menggunakan batang pohon kelapa. Pemilihan material tersebut dinilai sebagai solusi tercepat dan paling memungkinkan dalam situasi darurat seperti ini.
“Untuk sementara kita gunakan pohon kelapa, fokusnya agar jembatan segera terbangun dan bisa langsung diakses masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Jembatan Darurat Hagu-Lawang Kembali Dibangun Mulai Besok
Menurut Fadli, proses pengerjaan jembatan darurat ini ditargetkan rampung dalam satu hari jika cuaca bersahabat. Namun jika kondisi kurang mendukung, pekerjaan bisa memakan waktu hingga dua hari.
Meskipun hanya bersifat sementara, jembatan kelapa ini diharapkan dapat mengembalikan konektivitas warga yang selama dua hari terakhir terisolasi akibat jembatan darurat Hagu-Lawang sebelumnya ambruk.
Sebelumnya, Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, langsung turun ke lokasi pada Rabu (9/4/2025) untuk meninjau kerusakan yang terjadi. Ia menyampaikan pembangunan jembatan darurat baru akan langsung dimulai pada Kamis (10/4/2025) hari ini.
Pembangunan jembatan darurat ini akan menggunakan dana pribadi sang bupati. Keputusan ini diambil sebagai bentuk keprihatinan dan tanggung jawab langsung atas kesulitan yang dihadapi masyarakat, terutama anak-anak yang kini kehilangan akses ke sekolah.
“Saya ambil kebijakan ini karena melihat urgensinya. Masyarakat sangat terganggu aktivitasnya, terutama anak-anak yang harus ke sekolah dan ke dayah. Akses pendidikan tidak boleh lama-lama terputus,” ujar Mukhlis.
Ia menyebutkan pemerintah daerah juga akan terus bergerak cepat dalam penanganan darurat agar dampak sosial akibat kerusakan jembatan ini bisa ditekan semaksimal mungkin.
