Komparatif.ID, Banda Aceh— Akademisi UIN Ar-Raniry, Muazzinah Yacob, meminta para guru besar di Aceh mengambil langkah tegas dengan mendesak Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menetapkan banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.
Menurutnya, situasi di lapangan semakin genting dan tidak dapat lagi ditangani dengan kemampuan daerah semata.
Muazzinah mengatakan para profesor di berbagai universitas di Aceh tidak boleh lagi berdiam diri, karena berdasarkan kondisi yang terlihat langsung di lapangan, dampak banjir ini sudah berada di luar kendali.
Ia menyebutkan tiga daerah yang mengalami kondisi terparah yaitu Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Hingga saat ini, wilayah tersebut belum sepenuhnya dapat diakses dan masih banyak daerah yang belum dapat dijangkau tim bantuan.
Ia mengungkapkan bahwa korban yang terisolasi sudah berada pada tahap kebingungan dan keputusasaan. Menurutnya, sebagian masyarakat sudah lebih dari satu minggu tidak makan karena tidak adanya akses logistik.
Hambatan evakuasi semakin berat akibat akses jalan yang putus, tumpukan material banjir, serta potongan kayu besar yang sulit disingkirkan.
Muazzinah turut menyampaikan kondisi masyarakat terdampak yang kini memasuki masa kritis. Ia menuturkan harga sembako melonjak, pasokan BBM dan LPG antre panjang, dan kondisi listrik serta air bersih tidak stabil.
Baca juga: Korban Banjir di Aceh Tamiang Terus Bertambah
Ia mengaku turun langsung ke lokasi dan melihat banyak warga mulai menggunakan air bekas banjir untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak ada pilihan lain.
“Rumah warga seperti terkubur lumpur. Banyak yang tidak dapat ditempati tanpa alat berat. Sanitasi buruk dan ini sangat rawan memicu wabah penyakit,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).
Ia menilai saat ini sudah waktunya para guru besar di Aceh untuk menyuarakan kondisi ini secara terbuka, agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional.
Menurut Muazzinah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota pasti mulai kewalahan dengan skala bencana yang terjadi.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, jumlah korban meninggal dunia terus mengalami peningkatan setiap hari. Selain itu, jumlah warga sakit, kerugian material, dan kehilangan mata pencaharian terus bertambah seiring waktu.
Muazzinah menegaskan penetapan status bencana nasional bukan sekadar formalitas, namun menjadi pintu masuk dukungan besar dari pemerintah pusat maupun lembaga internasional. Ia meminta pemerintah tidak lagi mempertahankan sikap bahwa kondisi masih dapat ditangani secara lokal.
“Status bencana nasional adalah jalan agar bantuan lebih cepat dan besar. Pemerintah tidak boleh lagi terlalu lama mempertahankan egonya. Korban semakin banyak dan kondisi memburuk,” kata Muazzinah.
