Sama-sama berstatus pengelola pengusahaan dan Pelabuhan bebas, BP Batam dan BPKS menunjukkan performa yang sangat berbeda. Dalam hal perekrutan karyawan, BP Batam mengumumkannya secara terbuka. Sedangkan BPKS telah 10 tahun tak ada kabar.
Saya betul-betul penasaran tentang kabar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) yang telah berdiri sejak tahun 2000. Sampai saat ini, saya belum melihat kiprah berarti dari lembaga negara nonstruktural tersebut, selain publikasi-publikasi kunjungan kapal pesiar yang rutin singgah setiap setahun sekali.
Baca: Apa Kabar BPKS?
Publikasi-publikasi lainnya yang rutin diberitakan media yaitu rapat kerja dengan DPR RI, yang isinya komitmen negara akan menambah anggaran untuk BPKS, yang ternyata zonk. Janji tinggal janji, tak ada aktualisasi.
Sebagai rakyat Aceh saya penasaran, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa BPKS yang diharapkan menjadi salah satu lembaga yang ikut memakmurkan Aceh, justru menjadi seperti lembaga medioker, tempat menitipkan orang-orang tertentu yang berjasa untuk pemenang kontestasi politik daerah.
Sejak awal saya menduga bila salah satu persoalannya adalah persoalan sumber daya manusia. Tanpa menafikan orang-orang cerdas di dalam lembaga tersebut, saya curiga bila BPKS benar-benar menjadi tempat titipan SDM medioker, demi menjaga kelangsungan perekonomian sanak famili orang-orang yang memiliki kekuatan tanda tangan di lembaga tersebut.
Sudah 10 tahun BPKS tidak melakukan perekrutan terbuka untuk posisi karyawan. Berarti sudah 10 tahun ini, karyawan yang pensiun atau meninggal dunia, digantikan oleh orang-orang yang membawa surat tupe, atau orang-orang yang bagian dari keluarga para petinggi di BPKS.
Baru-baru ini, saya mendapatkan kabar bila keponakan atau hubungan lain dari petinggi BPKS telah direkrut sebagai karyawan/pegawai BPKS. Tentu tanpa tes.
Lucu, ya, di daerah yang katanya menjunjung syariat Islam, lembaga negara yang mendapatkan mandat memajukan perekonomian Aceh di Kawasan Sabang, justru menjadi lembaga yang dikelola secara pribadi oleh petingginya. Rakyat Aceh tentu rugi. Apalagi rakyat Sabang.
Bila demikian perilaku petinggi lembaga negara tersebut, lalu apa fungsi Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang terdiri dari Gubernur Aceh, Bupati Aceh Besar, dan Walikota Banda Aceh? Apakah mereka tidak mengawal lembaga tersebut? Atau ikut-ikutan menitipkan sanak famili di sana, misalnya keponakan istri, keponakan sendiri, atau wareh lainnya yang bertalian keluarga dengan mereka?
Tentu, sebagai lembaga yang diberikan uang oleh negara, BPKS merupakan tempat paling empuk menempatkan saudara. Karena begitu masuk , tiba bulan muda langsung masuk gaji dari negara. Seharusnya kepentingan pribadi jangan sampai mengorbankan orang banyak. BPKS bukan warisan keluarga. Bilapun hendak menitipkan sanak famili, lakukanlah secara terbuka. Buatkan seleksi. Siapa yang memiliki kapasitas, pilihlah dia. Itulah cara paling terhormat menyelamatkan keluarga.
Saya pantas curiga bila BPKS telah menjadi bancakan para petinggi. Lalu di mana orang-orang profesional yang bekerja di sana? Mengapa mereka diam? Jawaban sederhananya, mereka juga tidak mau periuk nasinya hancur. Saya memaklumi itu. Lembaga seperti BPKS, bila ada yang berani kritik, maka yang dihabisi adalah pengkritik. Tak ada upaya dari petinggi mengevaluasi diri. Mereka tak mau disebut bertindak curang atau lemah kinerjanya. Mereka culas!
Tanpa SDM yang Tangguh, jangan berharap BPKS bisa ikut menjadi pilar penting dalam struktur ekonomi Aceh.
Mari kita lihat BP Batam. Salah satu keunggulan BP Batam adalah proses rekrutmen calon pegawai yang dilakukan secara terbuka. Setiap kali membutuhkan tenaga kerja baru, manajemen BP Batam mengumumkannya di website mereka.
Hasil penelusuran yang saya lakukan di website BP Batam, lembaga negara tersebut (sesuai data terakhir) sejak 2019 secara rutin mengumumkan setiap membutuhkan tenaga kerja baru, baik untuk level direktur maupun karyawan kelas bawah.
Bila Anda tidak percaya, silahkan kunjungi website BP Batam tersebut. Ini linknya.
Dari sisi proses rekrutmen sumber daya manusia, BP Batam dan BPKS sangat berbeda. BP Batam bertindak profesional, sedangkan BPKS tertutup dan proporsional.Dengan demikian, wajar bila BP Batam maju, dan BPKS masih bercita-cita maju. Bila tidak kunjung maju, tinggal salahkan Pusat, semuanya selesai, karena rakyat juga percaya.
Penulis: Rahmadi Yakop. Rakyat Aceh yang peduli pada pembangunan.
