Komparatif.ID, Bireuen— Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis berharap berbagai bantuan yang telah dijanjikan Pemerintah Pusat kepada penyintas bencana dapat segera terealisasi. Menurutnya, masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana membutuhkan kepastian agar proses pemulihan dapat terus berjalan.
Hal tersebut disampaikan Mukhlis dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat 1 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9/2026).
Dalam forum yang membahas Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera itu, Bupati Mukhlis menyampaikan pemulihan Bireuen pascabencana masih menyisakan sejumlah persoalan, termasuk bantuan yang penyalurannya belum tuntas.
Mukhlis mengatakan, salah satu bantuan yang masih ditunggu penyintas adalah jatah hidup (jadup). Dari sekitar 297 ribu KK penyintas bencana di Bireuen, baru sekitar 5.000 KK yang penyalurannya selesai.
Ia berharap proses di tingkat Pemerintah Pusat dapat segera dituntaskan sehingga bantuan tersebut bisa diterima masyarakat yang membutuhkan.
Selain persoalan bantuan, Mukhlis menyampaikan kondisi sejumlah sektor yang terdampak bencana di Bireuen. Salah satunya sektor pertanian yang hingga kini masih membutuhkan penanganan. Dari sekitar 15 ribu hektare sawah yang terdampak, saat ini hanya sekitar 30 persen yang masih produktif.
Selebihnya mengalami berbagai tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. Kerusakan juga terjadi pada bendungan dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas pertanian masyarakat.
Untuk sawah yang rusak akibat bencana, luasnya mencapai 4.731,79 hektare. Menurut Mukhlis, sawah dengan kategori rusak berat belum mendapat perbaikan.
“Ada perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu perbaikan (optimasi lahan) dan rehabilitasi. Sawah-sawah yang nampak pematang sudah diperbaiki (sebagian besar). Yang tidak nampak pematang (rusak berat) belum ditangani. Luasnya lebih 1.000 hektare,” kata Mukhlis dalam forum tersebut.
Mukhlis juga menyampaikan kondisi tambak masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Di Bireuen, luas tambak yang rusak mencapai 4.943,33 hektare. Hingga kini, menurut dia, sektor tersebut belum mendapat penanganan dari kementerian terkait.
Ia menyampaikan kondisi itu di hadapan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, perwakilan kementerian/lembaga, serta bupati dan wali kota se-Sumatra.
Baca juga: Perjuangkan Jadup Penyintas Banjir, Bupati Bireuen Temui Menteri Sosial
Karena itu, ia berharap Ketua dan anggota DPD RI dapat menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat. Menurutnya, dukungan dan komunikasi yang baik diperlukan agar berbagai persoalan pemulihan di daerah dapat disampaikan dan ditangani secara lebih terukur.
Bupati Mukhlis juga meminta koordinasi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah diperkuat dalam proses pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.
Ia memahami dalam sejumlah program, kewenangan dan anggaran berada pada Pemerintah Pusat. Namun, kepala daerah memiliki pengetahuan mengenai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut Mukhlis, koordinasi yang baik juga penting agar informasi mengenai program dan bantuan dapat diketahui pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan di wilayahnya.
Ia mengatakan, dirinya memahami perhatian Pemerintah Pusat harus terbagi karena bencana terjadi di banyak daerah. Namun, ia berharap kondisi tersebut tidak membuat daerah yang lebih dulu terdampak kehilangan perhatian dalam proses pemulihan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Mukhlis juga menyampaikan harapannya agar pejabat Pemerintah Pusat yang datang ke daerah terdampak bencana dapat menyampaikan informasi secara proporsional mengenai program yang memang dapat dilaksanakan.
Menurutnya, kepastian menjadi penting bagi masyarakat yang masih menunggu bantuan dan proses pemulihan.
Ia mengatakan janji yang belum terealisasi dapat menimbulkan kesalahpahaman di tingkat masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, kepala daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dapat ikut menerima kekecewaan, meskipun sejumlah program dan bantuan berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat.
Mukhlis mencontohkan persoalan jadup yang sempat menjadi perhatian ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Bireuen. Saat itu, menurut Mukhlis, muncul tudingan bahwa bupati menyembunyikan jadup.
Padahal, ia menjelaskan, penyaluran jadup dilakukan dengan skema dari Pemerintah Pusat langsung kepada penyintas bencana. Karena itu, pemerintah daerah tidak berada dalam posisi untuk menyimpan atau menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat.
“Padahal kalau tidak berjanji, masyarakat tidak berharap. Mereka tidak menunggu. Perihal ini merupakan salah satu masalah di daerah terdampak bencana,” pungkasnya.