Komparatif.ID, Jakarta— Dalam rangka memperjuangkan hak-hak korban banjir dan tanah longsor di Bireuen, Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T., menemui Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Jakarta Pusat pada Rabu, 9 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bireuen meminta Menteri Sosial RI mempercepat penyaluran jatah hidup (jadup) penyintas banjir dan tanah longsor di Bireuen, sesuai dengan tupoksi kementerian tersebut.
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen tersebut, di hadapan Menteri Sosial menyampaikan penyintas banjir yang lulus verifikasi dan validasi tahap II, sampai saat ini belum menerima jadup dari Kemensos.
H. Mukhlis berharap pencairan dan penyaluran jadup tahap II tidak lagi terlalu lama. “Kasihan rakyat kita di Bireuen, Pak. Mereka selalu bertanya-tanya tentang kapan jadupnya cair,” kata H. Mukhlis.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Bireuen, khususnya kepada Bupati, yang telah bekerja keras melakukan penanggulangan pascabencana. Keberanian H. Mukhlis dalam melakukan berbagai kegiatan penanggulangan, sangat membantu proses penyaluran bantuan ke daerah terdampak lainnya.
Gus Ipul juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Bireuen di bawah komando H. Mukhlis yang telah menyajikan data akurat. Saat ini proses verifikasi dan validasi data telah selesai dilakukan di Kementerian Dalam Negeri.
Gus Ipul menegaskan, pihaknya akan secepat mungkin menyalurkan jadup kepada penyintas bencana di Bireuen yang nama-namanya telah lulus verifikasi tahap II. Pun demikian dia berpesan supaya para penyintas tetap bersabar, karena proses pencairan uang negara dilakukan dengan cara mengikuti seluruh persyaratan administrasi.Setiap rupiah uang yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan kepada negara.
Gus Ipul dalam pertemuan dengan Bupati Bireuen juga menegaskan, bahwa setiap rupiah jadup yang dikirim, diterima langsung dan utuh oleh penerima. Tidak ada biaya apa pun. Dan uang tersebut tidak mengendap di dalam rekening siapapun.
Baca juga: Temui Mensos, Pemkab Bireuen Minta Kepastian Penyaluran Jadup
Setelah pertemuan dengan Menteri Sosial, Bupati Bireuen H. Mukhlis mengatakan, sebagai kepala daerah dia tidak mengabaikan satu pihakpun. Dalam penanganan bencana, semua bidang yang terdampak harus menjadi perhatiannya. Karena bencana begitu besar, maka penanganannya juga membutuhkan waktu yang panjang.
Akibat bencana hidrometeorologi Sumatra yang memuncak pada 26 November 2026, Bireuen terdampak cukup parah. Banyak infrastuktur publik yang rusak. Jalan, jembatan, permukiman, sekolah, fasilitas kesehatan, persawahan, tambak, kebun, banyak sekali yang rusak. Oleh karena itu, perhatian Bupati dan perangkat kerjanya juga harus dibagi.
“Saya tegaskan, sejak awal tak ada niat memperioritaskan sektor A mengabaikan sektor B. semua kami perhatikan. Semua kami tangani. Cuma semuanya butuh waktu, anggaran, da tenaga. Tidak bisa serta merta. Harus bertahap, terukur, dan terencana,” katanya.
Ia meminta doa dari seluruh masyarakat Bireuen supaya proses pemulihan Kabupaten Bireuen dapat berjalan dengan baik. Dia juga berharap dukungan dari seluruh warga Bireuen, dari tokoh, dan diaspora Bireuen.
“Mari sama-sama kita bersatu padu, saling menyingsingkan lengan baju, supaya proses pemulihan daerah tercinta bisa dapat dilakukan lebih baik,” harap Mukhlis.