Komparatif.ID, Banda Aceh– Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) akan menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait temuan cadangan minyak dan gas (migas) di Blok Andaman guna mendorong terwujudnya program hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Langkah tersebut merupakan hasil rapat yang membahas potensi migas Blok Andaman dan peluang pengembangannya bagi Aceh. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/6/2026).
Hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe dinilai sejalan dengan program strategis nasional yang telah dirancang Presiden Prabowo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Salah satu proyek yang tercantum dalam program tersebut adalah pengembangan KEK Arun Lhokseumawe.
Guru Besar USK, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, mengatakan rencana Gubernur Aceh menyurati Presiden merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat upaya hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe.
Menurut Jasman, hasil produksi Blok Andaman tidak hanya berupa gas, tetapi juga kondensat yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan industri.
Ia menjelaskan selama ini pemanfaatan gas sekitar 300 MMSCFD dari Blok Andaman baru dibahas untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Baca juga: Mualem Minta Skema Blok Andaman Diubah demi Dampak Ekonomi Lebih Besar
Padahal, kata dia, gas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan methanol dan hidrogen. Karena itu, persiapan pembangunan pabrik methanol dinilai perlu dilakukan sejak dini.
Methanol sendiri menjadi salah satu bahan yang dibutuhkan dalam program biodiesel karena digunakan sebagai campuran dalam pengolahan biodiesel berbahan baku kelapa sawit.
Selain gas, kondensat yang dihasilkan juga dapat diolah menjadi nafta dan kerosin yang dibutuhkan industri, termasuk industri cat. Kondensat tersebut juga dapat menghasilkan gasoline yang digunakan sebagai bahan bakar minyak.
Jasman menyebutkan Lapangan South Andaman diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Potensi tersebut dinilai dapat mendorong berdirinya kilang pengolahan atau refinery di Aceh.
Menurutnya, kehadiran berbagai industri turunan dari sektor migas akan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, peserta rapat menyatakan dukungan terhadap percepatan hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe. Selain itu, rapat juga memutuskan untuk meminta kuota gas bagi Aceh dari Blok Andaman.
“Dengan berdirinya berbagai industr itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja, dan ekonomi Aceh,” kata Jasman.
Dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa Pemerintah Aceh akan mengundang secara khusus pihak Mubadala Energy dan SKK Migas ke Aceh.
Guru Besar USK, Prof. Dr. Izarul Machdar, mengatakan pertemuan tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai skema pengembangan proyek yang direncanakan.
Pembahasan itu muncul karena hingga saat ini Pemerintah Aceh belum menerima secara resmi dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, mengatakan pihaknya hanya memperoleh informasi tersebut melalui dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Dalam rapat, Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra juga menanyakan terkait dokumen PoD tersebut kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal. Menurut Nasri, pihak BPMA telah menyurati SKK Migas untuk memperoleh dokumen tersebut, namun hingga kini belum mendapatkan balasan.
“Kami sudah menyurati SKK Migas, namun sampai sekarang belum dibalas, sehingga kami juga tak memilikinya,” kata Nasri.
Rapat dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Asnawi, sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, para pakar migas, guru besar Universitas Syiah Kuala (USK), staf khusus gubernur, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi.
