Komparatif.ID, Banda Aceh– Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memerintahkan jajarannya untuk segera mempersiapkan skema revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman. Revisi tersebut akan dibahas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 23 Juni 2026.
Arahan tersebut dibenarkan Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun. Menurutnya, Pemerintah Aceh saat ini tengah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk pembahasan revisi PoD sebagaimana instruksi gubernur Aceh.
“Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkannya,” kata Nasir di Banda Aceh, Minggu (21/6/2026).
Nasir menjelaskan, pembahasan revisi PoD Blok Andaman nantinya tidak hanya melibatkan Pemerintah Aceh dan SKK Migas, tetapi juga berbagai pihak lain agar hasil yang diperoleh dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat Aceh.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Mualem dan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, yang berlangsung di kantor SKK Migas, Jakarta, pada 10 Juni 2026. Nasir mengaku turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Pemerintah Aceh Buka Suara Usai Insiden KMP Aceh Hebat 2
Ia menyebutkan, dalam pertemuan itu SKK Migas memberikan ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi terhadap PoD Blok Andaman. Bahkan, kata dia, usulan revisi tersebut juga akan diakomodasi dalam proses pembahasannya.
Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak menolak proyek pengembangan Lapangan Gas Tengkulo maupun investasi yang dilakukan oleh Mubadala Energy sebagai pengelola proyek tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah tetap mendukung iklim investasi yang positif dan terus mendorong masuknya penanaman modal ke Aceh.
Ia mengatakan, Gubernur Muzakir Manaf memandang investasi sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, investasi juga dinilai dapat membantu menekan angka kemiskinan serta mengurangi tingkat pengangguran di Aceh.
Karena itu, revisi PoD yang diusulkan bukan untuk menghambat proyek, melainkan untuk menyesuaikan pengembangannya dengan arah pembangunan Aceh yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu fokus yang ingin didorong adalah hilirisasi industri.
Menurut Nasir, konsep hilirisasi yang diinginkan Pemerintah Aceh juga sejalan dengan program pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Gubernur Mualem mengusulkan agar gas dan kondensat dari Lapangan Gas Tengkulo dapat disalurkan langsung ke darat melalui skema onshore pipelining untuk kemudian diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Skema tersebut dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah. Pemerintah Aceh berharap keberadaan fasilitas pengolahan di darat mampu mendorong tumbuhnya sektor industri turunan, membuka peluang usaha baru, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Nasir menilai fasilitas darat memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan fasilitas terapung di lepas pantai yang aktivitas operasionalnya relatif terbatas dan terisolasi.
Atas dasar itu, Pemerintah Aceh menginginkan adanya revisi terhadap PoD yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama SKK Migas pada Maret 2026.
Dalam PoD yang berlaku saat ini, gas dan kondensat dari South Andaman direncanakan diproses terlebih dahulu di fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang berada di kawasan lepas pantai. Selanjutnya, hasil produksi tersebut disalurkan ke Onshore Receiving Facilities (ORF) yang berlokasi di KEK Arun, Lhokseumawe melalui jaringan pipa gas lepas pantai.
“Gubernur Mualem mendorong Blok Andaman berdampak pada multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri serta membuka lapangan usaha lainnya,” kata Nasir. “Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai.”
Pemerintah Aceh kini berupaya mengajukan perubahan skema tersebut dengan harapan manfaat ekonomi dari proyek strategis migas di Blok Andaman dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat dan mendukung agenda hilirisasi industri di Aceh.
