Komparatif.ID, Sigli– Pemerintah Kabupaten Pidie terus mempercepat proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan memprioritaskan pembangunan hunian bagi warga terdampak, pemulihan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Pidie menjadi salah satu daerah yang masih berupaya menyelesaikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Di sektor pertanian, tercatat sedikitnya 287 hektar lahan mengalami kerusakan ringan akibat bencana.
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, mengatakan penyediaan tempat tinggal bagi warga yang kehilangan rumah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, terdapat 148 kepala keluarga yang telah ditetapkan sebagai sasaran pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
“Untuk rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap), tercatat ada 148 kepala keluarga (KK) yang menjadi sasaran di Pidie. Penanganannya dibagi melalui dua skema,” kata Andi, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, skema pertama dilakukan melalui pembangunan secara insitu atau di lokasi asal bagi 58 kepala keluarga. Sementara itu, sebanyak 90 kepala keluarga lainnya akan mendapatkan hunian melalui skema eksitu atau relokasi yang dipusatkan dalam satu kawasan terpadu seluas 0,8 hektar.
Baca juga: Usai Gaji ke-13, ASN Pidie Kini Terima TPP Komponen THR
Selain persoalan hunian, proses pemulihan juga menghadapi tantangan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satunya terkait penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) bagi warga terdampak bencana.
Data Satuan Tugas (Satgas) per 8 Juni 2026 menunjukkan total target penerima manfaat bantuan Jadup di Aceh mencapai 35.714 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun realisasi penyalurannya masih berlangsung secara bertahap. Di Kabupaten Pidie, bantuan tahap pertama baru diterima oleh 151 KPM.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama karena masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara target penerima manfaat dan realisasi penyaluran di lapangan. Evaluasi terhadap proses administrasi, validasi data, serta hambatan birokrasi dinilai penting untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.
Bupati Pidie Sarjani Abdullah berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dapat memberikan dukungan teknis maupun anggaran yang lebih responsif agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat.
Menurutnya, percepatan pemulihan pascabencana tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kemampuan anggaran daerah yang terbatas.
