Komparatif.ID, Banda Aceh— Presiden Prabowo terlena pujian kosong. Dia merasa telah melakukan yang terbaik untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ia pun mengabaikan teriakan ulama dan professor Aceh.
Senin (15/12/2025) dalam rapat sidang paripurna kabinet di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Presiden Prabowo mengatakan dia tidak mengerti mengapa dirinya mendapatkan banyak ucapan terima kasih dari rakyat.
Meskipun demikian, Prabowo mengatakan ucapan terima kasih –karena dianggap mampu menangani bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—patut diucapkan kepada mereka yang ada di lapangan.
“Tolong disampaikan bahwa itu sesungguhnya bukan hasil saya, itu adalah hasil kerja sama kita semua, terutama mereka-mereka yang di lapangan, mereka yang bekerja keras berminggu-minggu, mereka yang juga mempertaruhkan nyawa, ada juga anggota kita yang kehilangan nyawa dalam rangka membantu rakyat yang terdampak,” ucap Presiden seperti yang dilansir Kompas.com.
Prabowo mengucapkan terima kasih kepada menteri-menteri Kabinet Merah Putih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Sumatra.
Dia juga memberikan penghormatan terhadap inisiatif sejumlah negara yang ingin membantu Indonesia menanggulangi bencana banjir di Sumatra. Prabowo mengaku menolak uluran tangan tersebut, karena dia memastikan Pemerintah Indonesia masih mampu melakukan penaggulangan.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyindir orang-orang yang meneriakkan supaya pemerintah segera menetapkan status bencana nasional.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo,seperti disitat dari Antara.
Seorang relawan kemanusiaan yang baru pulang dari Aceh Tengah, sembari menyongkel sisa maknan di gigi, geleng-geleng kepada mendengar pidato Prabowo. “Prabowo terlena pujian. Dia kena kibus bawahan,” ucap sang relawan, yang dengan pakaian tak bersih, duduk di teras sebuah warkop di Kota Bireuen, Aceh.
Relawan kemanusiaan patut menggelengkan kepala. Patut menyebutkan bila Prabowo terlena pujian dan ucapan terima kasih [palsu].
Hingga lebih tiga minggu lebih pascabencana, mereka masih berjuang menembus daerah terisolasi di berbagai kabupaten yang warganya terkurung. Pada hari yang sama dengan Presiden Prabowo membanggakan diri di hadapan menteri-menterinya, warga di Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, masih banyak korban yang kelaparan.
Suara teriakan mereka makin melemah. Banyak yang sudah mengibarkan bendera putih. tapi teriakan dan aspirasi mereka tidak sampai ke Istana Negara. Tidak terlihat saat Prabowo naik helicopter dan pesawat terbang saat meninjau Aceh dan provinsi lainnya.
“Suara teriakan korban tak menembus dinding istana yang memang sedari dulu oportunis. Prabowo terlena pujian merupakan sifat manusiawi pejabat tinggi. Senang mendengar kibus, karena aslinya tak mampu mendengar kritik,” sebut sang relawan.
Prabowo Terlena Pujian, Ulama dan Profesor Minta Status Bencana Nasional
Di Aceh, Gubernur Muzakkir Manaf sudah “melambaikan bendera putih”. Dia menyurati dua lembaga internasional, memohon bantuan. Mualem sudah tidak lagi berharap kepada Pemerintah Pusat. 21 hari setelah bencana menghancurkan Aceh, situasi masih belum banyak berubah.
Bantuan memang terus datang. Khususnya logistik pangan. Tapi sangat banyak warga di Bener Meriah, Aceh Tengah, Tamiang, dan Gayo lues yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Di Aceh, para ulama menggelar muzakarah pada Minggu, 14 Desember 2025. Dimotori oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, para ulama Aceh berhimpun di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Mereka mermuzakarah, yang akhirnya mencapai keputusan Aceh tidak mampu ditangani oleh Aceh sendiri. Pemerintah Pusat pun tidak mampu.
Para ulama Aceh mendesak Pemerintah segera menetapkan banjir dan tanah longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumata Barat, sebagai bencana nasional.
Para guru besar yang berhimpun dalam Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala, juga meneriakkan yang sama. para guru ebsar itu menilai Pemerintah Pusat dan daerah tidak mampu menanggulangi bencana besar tersebut.
Para profesor Aceh tersebut menyampaikan 11 point permintaan dan seruan. Salah satunya, penetapan status bencana nasional untuk banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Elemen sipil telah lama meneriakkan seruan yang sama. Baik personal, lembaga swadaya masyarakat, hingga para wartawan. Tapi dengungnya tak menembus gendang telinga Presiden. Dia tetap percaya diri dan percaya laporan bawahannya, bahwa Indonesia mampu menanggulanginya.
Hingga 22 hari pascabencana, listrik masih padam di Aceh, jaringan internet dan selular masih terbatas. Gas Lpg masih sangat langka. Pengungsi masih bertahan dengan kondisi alamiah. Tanpa fasilitas yang memadai.
Permukiman yang dihantam banjir dan tanah longsor, belum tersentuh. Pemerintah baru mampu membenahi alakadar jalur transportasi darat.
Di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, harga beras masih sangat mahal. BBM tak tersedia dalam jumlah cukup. Warga masih banyak yang kelaparan.
Listrik memang menyala ketika Presiden dan menterinya turun ke lapangan bencana. Tapi setelah mereka pulang, langsung padam lagi.
