Komparatif.ID, Jakarta– Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Kementerian Pekerjaan Umum mempersiapkan 403 paket pekerjaan pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2026.
Pekerjaan tersebut diarahkan untuk memulihkan layanan dasar, memperkuat konektivitas, serta menghadirkan infrastruktur yang lebih aman dan tangguh bagi masyarakat terdampak bencana.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengatakan, pelaksanaan ratusan paket pekerjaan itu didukung Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp21,16 triliun.
Tambahan anggaran tersebut menjadi penguat program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar proses pemulihan tidak berhenti pada penanganan sementara, tetapi berlanjut menuju pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Anggaran itu dialokasikan kepada empat satuan kerja. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperoleh Rp7,52 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga Rp6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4,02 triliun, serta Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebesar Rp2,89 triliun.
Pada sektor sumber daya air, pekerjaan yang disiapkan mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, normalisasi sungai, pembangunan cekdam, serta penyediaan air baku. Sementara itu, sektor bina marga difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi jalan serta jembatan untuk memulihkan akses masyarakat, sekaligus mendukung pergerakan logistik dan kegiatan ekonomi.
Di bidang permukiman, Kementerian PU akan melakukan rehabilitasi sistem penyediaan air minum, pembangunan sumur bor, perbaikan tempat pemrosesan akhir, serta penanganan instalasi pengolahan lumpur tinja.
Baca juga: Safrizal: Aceh Menuju Rehab-Rekon Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra
Adapun pembangunan hunian dan rehabilitasi sejumlah fasilitas publik, seperti fasilitas kesehatan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah, menjadi bagian dari penanganan prasarana strategis.
“Proses pemulihan terus berjalan, meskipun masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program dapat dituntaskan sekaligus meningkatkan kualitas agar lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujar Apri disitat Komparatif, Jumat (24/7/2026).
Hingga 21 Juli 2026, realisasi keuangan program rehabilitasi dan rekonstruksi di lingkungan Kementerian PU mencapai Rp2,40 triliun atau 11,35 persen dari total anggaran. Sementara itu, realisasi fisik telah mencapai 26,4 persen dari keseluruhan 403 paket yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
Menurut Apri, capaian fisik tersebut menunjukkan pekerjaan di lapangan terus berjalan, meskipun penyerapan anggaran masih perlu dipercepat secara terukur.
“Capaian yang ada saat ini tidak hanya mencerminkan progres pelaksanaan, tetapi juga menjadi indikator nyata kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana,” katanya.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan, selain dikerjakan oleh Kementerian PU, sejumlah pemulihan infrastruktur terdampak bencana juga dilakukan oleh pemerintah daerah terdampak melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Tambahan TKD tersebut memiliki total anggaran Rp10,6 triliun dan saat ini telah tuntas disalurkan dalam tiga tahap.
Tito mengatakan, koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaksana teknis akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelesaikan berbagai hambatan, mulai dari administrasi, kesiapan lahan, desain, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
