Komparatif.ID, Jakarta— Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II, Ilham Pangestu, meminta koleganya di DPR RI, Ruslan M. Daud (HRD), tidak membuat kegaduhan.
Hal itu disampaikan Ilham Pangestu menyusul sikap dan langkah politik Ruslan yang dinilai justru mengganggu proses penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di daerah tersebut.
Anggota Komisi IV DPR RI itu mengatakan dirinya secara rutin memantau perkembangan penanganan pascabencana di wilayah dapilnya, termasuk Bireuen. Menurutnya, dari seluruh wilayah terdampak di Aceh II, hanya di Bireuen yang muncul gejolak berkepanjangan yang berpotensi menghambat proses pemulihan.
Ia menilai kondisi tersebut bukan muncul secara alamiah, melainkan dipicu oleh manuver politik tertentu.
Puncak dari kegaduhan itu, kata Ilham, adalah langkah HRD yang kini juga menjabat Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, dengan mengirimkan surat kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI (Galapana).
Dalam surat tersebut, Ruslan melaporkan penanganan pascabencana di Bireuen dan menuding Bupati Bireuen H. Mukhlis tidak mengajukan pembangunan hunian sementara karena disebut ingin langsung fokus pada pembangunan hunian tetap.
Ilham menilai isi surat tersebut tidak utuh dan cenderung memojokkan Pemkab Bireuen. Ia menyebut apa yang dilakukan Ruslan justru membangun narasi yang menyesatkan di tengah upaya serius Pemkab yang bekerja sama dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam menangani dampak bencana.
Menurut Ilham, kegaduhan yang muncul di Bireuen digerakkan oleh PKB setempat, dengan Ruslan sebagai tokoh utama, serta melibatkan sejumlah kader partai, termasuk anggota DPRK Bireuen dari Fraksi PKB.
“Di Aceh, hanya di Bireuen yang timbul kegaduhan. Semuanya digerakkan oleh PKB di sana. Ruslan sebagai biang utama, dan beberapa kader PKB sebagai eksekutor, termasuk anggota DPRK Bireuen dari fraksi PKB. Mereka aktif membangun narasi palsu, informasi setengah-setengah, bahkan hoaks, hanya demi menjatuhkan citra Bupati Bireuen dan Pemkab Bireuen yang telah bekerja keras dalam penanganan pascabencana,” sebut Ilham Pangestu, Selasa (10/2/2026).
Sebagai sesama politisi nasional asal Aceh, Ilham mengaku malu dengan perilaku tersebut. Ia menegaskan Ruslan yang pernah menjabat sebagai Bupati Bireuen periode 2012–2017 seharusnya tidak lagi membangun rivalitas politik dengan kepala daerah yang saat ini menjabat.
Baca juga: Di Depan Wagub, Para Keuchik Sampaikan Korban Bencana di Bireuen Tak Butuh Huntara
Menurut Ilham, dalam situasi darurat pascabencana, semua pihak seharusnya mengedepankan etika politik dan kepentingan masyarakat, bukan justru membuka perang opini.
Terkait tudingan miring penolakan huntara, Ilham menjelaskan hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat karena hunian sementara komunal dinilai tidak nyaman, terlebih karena lokasinya berada di luar desa terdampak.
Fakta tersebut, menurut Ilham, seharusnya disampaikan secara jujur agar pemerintah pusat mendapatkan gambaran yang utuh.
Ia menegaskan, jika HRD benar-benar memiliki niat membantu masyarakat Bireuen, seharusnya ia membangun komunikasi langsung dengan Bupati Bireuen dan pemerintah daerah, bukan melontarkan serangan yang berpotensi memantik emosi publik dan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat korban bencana.
“HRD jangan korbankan rakyat dan para korban demi mencapai tujuan politiknya. Kalau benar ingin membantu, ayo bantu. Tapi kalaulah tak mau membantu, setidaknya jangan membuat gaduh. Milikilah etika politik. Milikilah jiwa sportif. Jangan jadikan diri sebagai biang kekacauan,” kata Ilham.
Ilham meminta Ruslan sebagai putra Bireuen untuk menyampaikan pernyataan yang menyejukkan, elegan, dan bermanfaat.
Ilham menekankan agar penanganan pascabencana di Bireuen tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik. Ia meminta HRD untuk tidak ikut campur secara destruktif dalam proses pemulihan banjir di Bireuen.
Menurutnya, jika tidak bisa membantu, setidaknya tidak mengganggu upaya yang sedang berjalan demi kepentingan masyarakat terdampak.
