Komparatif.ID

Tag: BUMN

  • Komisi VI DPR RI Akan Minta BUMN Berinvestasi di Kawasan Sabang

    komparatif.id/, Banda Aceh—Komisi VI DPR RI akan meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Aceh untuk ikut membangun Kawasan Sabang. Begitu juga dengan beberapa BUMN di Pusat, melalui Menteri Erick Thohir, akan diajak sebagai mitra untuk mendorong BUMN ikut berkontribusi membangun Sabang.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, Senin (8/8/2022) di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, saat menggelar pertemuan dengan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuban Bebas Sabang (BPKS).

    “Terutama pada sektor perhotelan, karena Sabang merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia,” sebut Aria Bima.

    Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengatakan untuk membangun Sabang, dibutuhkan semangat kolaborasi yang sangat baik. Dengan kerja sama, akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sana.

    “Saat ini yang paling penting adalah semangat dan komitmen bersama sebagai pondasi awal untuk membangun Sabang yang lebih baik,” ujar Aria dalam sambutannya.

    Hal senada juga diutarakan Evita Nursanty salah seorang anggota Komisi VI DPR RI. Menurutnya dengan sinergitas dan optimalisasi infrastruktur lintas sektor BUMN yang ada, seperti bandara, transportasi laut, pembangkit tenaga listrik, dan fasilitas air bersih, akan mempengaruhi sektor unggulan seperti pariwisata dan perikanan.

    “Kami akan dorong BUMN yang ada untuk bersama mengoptimalisasikan infrastruktur yang ada dan bersama BPKS serta Pemko Sabang mengembangkan kawasan Sabang yang lebih baik,” ujarnya.

    Sementara itu dalam kesempatan yang juga dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki tersebut, Kepala BPKS Junaidi Ali berharap dukungan Komisi VI DPR RI dan Pj Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) agar program-program prioritas yang diusulkan pada tahun 2023 mendatang dapat berfungsi sebagai pemulihan ekonomi kawasan paska pandemi.

    “BPKS sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk memperbaiki langkah-langkah yang lebih efektif dalam jangka pendek sampai dengan tahun 2025 mendatang,” kata Junaidi dalam sambutan singkatnya.

    Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi VI DPR RI dihadiri oleh Aria Bima, Evita Nursanty, Rieke Diah Pitaloka, Muslim, Rafly, Tommy Kurniawan, beserta sejumlah anggota lainya. Turut hadir CEO PT Trans Continent Ismail Rasyid, mantan Ketua DPRA Dahlan Djamaluddin, staf khusus TC Azhari.

    Selain Pj Gubernur Aceh, ikut serta dalam pertemuan itu, Ketua DPA PA Muzakir Manaf, Ketua DPRA Saiful Bahri dan Walikota Sabang Nazaruddin beserta Pj Bupati Aceh besar selaku anggota DKS beserta sekretaris DKS Makmur Ibrahim.

    Sementara Kepala BPKS didampingi oleh Wakil Kepala T. Zanuarsyah serta para deputi dan Ketua Dewan Pengawas BPKS Mawardi Ismail beserta para anggota dewas.

  • Satukan Langkah, Pj Bupati Aceh Utara Rapat dengan Perusahaan

    komparatif.id/–Lhokseumawe–Untuk menyatukan langkah membangun Aceh Utara, Pj Bupati Azwardi Abdullah, menggelar pertemuan dengan BUMN, dan berbagai perusahaan yang bekerja di Bumi Pasee.

    Pada kegiatan bertajuk Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang digelar di Aula Pendopo, Jumat (5/8/2022) Azwardi menyebutkan perlunya kolaborasi untuk membangun daerah.

    Perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh, PT Pema Global Energi, PT Pupuk Iskandar Muda, PTPN-I, dan lainnya punya program corporate social responsibility (CSR), yang ditujukan untuk pembangunan sosial kemasyarakatan di lingkungan masing-masing.

    Pada rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Utara M. Nasir,S.Sos., M.Si, perwakilan perusahaan memaparkan kegiatan CSR mereka. Mulai dari penguatan UMKM, hingga pembangunan rumah duafa. Baik yang sudah dikerjakan, maupun yang akan dilakukan.

    Dalam rapat yang juga dihadiri oleh para kepala dinas, LSM, dan tokoh masyarakat, Azwardi menekankan bahwa masalah utama saat ini yaitu kemiskinan. Aceh Utara berada di peringkat termiskin bila diukur dari jumlah penduduk.

    Dirinya memilih tujuh kecamatan sebagai fokus utama pembangunan yang penduduk miskinnya di atas 5000 jiwa. Di kecamatan-kecamatan itu orang miskin paling parah sangat mudah ditemukan.

    “Makanya untuk tahap pertama, pembangunan rumah layak huni akan kami fokuskan pada tujuh kecamatan. Ini tugas besar, dan butuh dukungan dari bapak-ibu sekalian,” kata Azwardi.

    Rakyat miskin yang hidup dalam kondisi nestapa di tujuh kecamatan harus secepatnya mendapatkan intervensi dari pemerintah dan swasta.

    “Rumah-rumah mereka menjadi potret buram bagi citra Aceh Utara. Dengan kolaborasi kita semua, saya yakin rencana besar ini dapat dilaksanakan dengan baik. Rata-rata mereka sudah menghuni rumah sangat tidak layak sudah 10 tahun. Ada yang 15 tahun,” kata Azwardi.

    Rapat tersebut, tambahnya dimaksudkan untuk mensinergikan rencana, dan memasukkannya dalam satu data terpadu.

    “Misalnya di perusahaan bapak ada kegiatan bangun rumah duafa, mari kita bangun untuk fakir-miskin yang datanya kami siapkan. Demikian juga kegiatan lainnya. Kita harus bersinergi, kolaborasi dengan komitmen penuh agar masalah itu dapat kita tuntaskan,” katanya.

    Rapat tersebut ditutup dengan komitmen akan dilanjutkan dengan rapat kelompok kerja yang telah dibentuk.