Seluruh Fraksi DPRA Setujui Pertanggungjawaban APBA 2023 Diqanunkan

Seluruh Fraksi DPRA Setujui Pertanggungjawaban APBA 2023 Diqanunkan Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah pada rapat paripurna DPRA, Selasa (16/7/2024). Foto: HO for Komparatif.ID.
Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah pada rapat paripurna DPRA, Selasa (16/7/2024). Foto: HO for Komparatif.ID.

Komparatif.ID, Banda Aceh— Seluruh fraksi DPRA menyetujui Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 diqanunkan.

Persetujuan tersebut disampaikan seluruh Juru Bicara Fraksi DPRA, saat menyampaikan pandangan fraksinya pada Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2024 pembahasan Rancangan Qanun Aceh Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2023, di ruang Serbaguna DPRA, Selasa (16/7/2024).

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubenur Aceh Bustami Hamzah yang diwakili Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Azwardi menyampaikan apresiasi atas sinergi yang sangat baik dari seluruh unsur di DPRA selama pembahasan rancangan qanun tersebut.

“Kami atas nama Pemerintah Aceh, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRA yang terhormat, yang telah bersinergi dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2023,” ujar Azwardi.

Secara khusus, Azwardi juga menyampaikan terima kasih kepada para Anggota DPR Aceh yang telah menyusun dan menyampaikan Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh, serta fraksi-fraksi DPR Aceh yang telah menyusun dan menyampaikan pendapat akhirnya.

“Segala pendapat, usul, saran, dan koreksi yang bersifat konstruktif selama masa persidangan ini, akan menjadi perhatian untuk kami tindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Azwardi.

Baca juga: Banggar DPRA: Blang Padang Milik Pemerintah Aceh

Azwardi menambahkan, segala yang dihasilkan selama masa persidangan adalah bukti bahwa Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya masing-masing, serta mempunyai tanggung jawab dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Kami berkeyakinan bahwa pelaksanaan Keuangan Aceh dalam APBA Tahun Anggaran 2023 telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” imbuh Azwardi

Untuk diketahui bersama, selama masa persidangan sejumlah kritik, saran dan masukan disampaikan oleh para anggota DPRA kepada Pemerintah Aceh. Mulai dari upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA), pengawasan dan evaluasi izin tambang, prioritas pembangunan Rumah Sakit Regional, penanganan penyakit menular, Jaminan Kesehatan Aceh (KJA), hingga persiapan pelaksanaan PON XXI.

Azwardi menegaskan, terkait beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam masa persidangan ini, Pemerintah Aceh akan mengkaji dan menindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Artikel Sebelumnya4 Hari Dirawat di Zainoel Abidin, Alfathin Meninggal Dunia
Artikel SelanjutnyaPolisi Ringkus Bandar Chip Judi Slot Beromzet Miliaran Perbulan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here