Friday, 20 November 2026

Komparatif.ID

Situs Berita Aceh Inspirasi Indonesia

Daerah

Pidie Anggarkan Rp75 Miliar untuk Bangun Kantor Bupati Baru

Pidie Anggarkan Rp75 Miliar untuk Bangun Kantor Bupati Baru
Foto: HO for Komparatif.ID.

Komparatif.ID, Sigli– Pemerintah Kabupaten Pidie menganggarkan Rp75 miliar untuk pembangunan gedung Kantor Bupati baru pada 2027. Pendanaan proyek tersebut direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah dialokasikan dalam Perubahan APBK 2026, tetapi belum sempat direalisasikan.

Rencana pembangunan gedung baru itu didasarkan pada kondisi Kantor Bupati Pidie yang telah digunakan sejak 1985. Selain faktor usia, bangunan tersebut juga beberapa kali mengalami guncangan gempa bumi.

Bahkan, berdasarkan kajian teknis Universitas Syiah Kuala (USK) pada 2017, kekuatan struktur bangunan yang tersisa saat itu diperkirakan hanya sekitar 40 persen.

Anggaran pembangunan Kantor Bupati baru tersebut menjadi bagian dari kesepakatan Pemerintah Kabupaten Pidie bersama DPRK Pidie dalam pembahasan Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat paripurna penutupan pembahasan RAPBK di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie, Kamis malam (19/11/2026).

Dalam kesepakatan tersebut, APBK Pidie Tahun Anggaran 2027 memiliki postur pendapatan daerah sebesar Rp2.011.986.537.078 dan belanja daerah sebesar Rp2.086.986.537.078. Sementara itu, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp75 miliar untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Dalam sambutan Bupati Pidie yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Drs. Samsul Azhar, M.AP, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Pidie atas perhatian, komitmen, serta kontribusi pemikiran selama proses pembahasan RAPBK 2027.

Apresiasi juga disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja sama menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan anggaran.

Menurut Bupati, pembahasan RAPBK bukan sekadar proses merumuskan angka dan alokasi anggaran, melainkan bagian penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.

Baca juga: Wabup Pidie Harap Muzakarah Ulama Hasilkan Rekomendasi Pengamalan Syariat Islam

Karena itu, setiap pandangan, masukan, dan kesepakatan harus mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bupati berharap APBK 2027 dapat menjadi landasan kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pidie. Kebijakan serta alokasi anggaran diharapkan diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian masyarakat, dan pemerataan hasil pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara bijaksana, penetapan prioritas yang tepat, serta upaya menjaga kesinambungan fiskal daerah.

“Kualitas belanja harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan APBK. Keberhasilan pelaksanaan APBK tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Terkait rencana pembangunan Kantor Bupati baru, Pemkab Pidie menjelaskan alokasi Rp75 miliar telah dimasukkan terlebih dahulu dalam Perubahan APBK 2026. Namun, kegiatan pembangunan belum dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu pelaksanaan setelah perubahan anggaran tersebut ditetapkan.

Akibatnya, dana yang telah dialokasikan menjadi bagian dari SiLPA Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah kemudian merencanakan pemanfaatan kembali dana tersebut sebagai sumber pembiayaan pembangunan Kantor Bupati pada 2027.

Pemkab Pidie menyebutkan, penggunaan SiLPA untuk pembangunan gedung baru dimaksudkan agar anggaran murni 2027 tetap dapat diprioritaskan bagi pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pidie, para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), kepala bagian di lingkungan Setdakab, serta para camat.

Tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *