Saturday, 21 November 2026

Komparatif.ID

Situs Berita Aceh Inspirasi Indonesia

Daerah

Pemerintah Aceh Diminta Segera Urus Isbat Wakaf Blang Padang

Pemerintah Aceh Diminta Segera Urus Isbat Wakaf Blang Padang
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. Foto: HO for Komparatif.ID.

Komparatif.ID, Banda Aceh– Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, meminta Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf Tanah Blang Padang ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pengembalian status lahan wakaf era Kesultanan Aceh itu sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Permintaan tersebut disampaikan Yusril melalui surat bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.

Surat tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Aceh pada Rabu (18/11/2026) melalui aplikasi Srikandi. Surat yang sama juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenko Kumham Imipas, Prof. Muhammad Siddiq Armia, membenarkan surat Menko Yusril telah diterima oleh Pemerintah Aceh.

“Surat resminya sudah masuk hari ini melalui aplikasi Srikandi,” ujar Prof. Siddiq, Jumat (20/11/2026).

Baca juga: Prabowo Setuju Lapangan Blang Padang Dikembalikan untuk Masjid Raya

Ia menjelaskan, tidak ada tenggat waktu khusus yang ditetapkan bagi Pemerintah Aceh untuk mengajukan permohonan isbat wakaf tersebut. Sebab, proses persidangan hingga penetapan akan mengikuti mekanisme dan jadwal yang ditentukan Mahkamah Syar’iyah Aceh.

“Secara khusus tidak ada, karena hal ini sangat bergantung pada jadwal sidang isbat yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar’iyah,” jelasnya.

Prof. Siddiq berharap Pemerintah Aceh dapat segera menindaklanjuti surat tersebut dengan mengajukan permohonan penetapan isbat wakaf. Menurutnya, seluruh pihak perlu mengawal proses penyelesaian status Blang Padang agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan kewenangan lembaga terkait.

“Mari sama-sama kita kawal agar Pemerintah Aceh cepat merespons dengan segera mengajukan permohonan penetapan sidang isbat wakaf Blang Padang,” harapnya.

Sebelumnya, polemik status kepemilikan Lapangan Blang Padang di Banda Aceh menemukan titik terang setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pengembalian status tanah tersebut kepada fungsi sejarah asalnya sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Persetujuan itu sebagaimana disampaikan dalam surat Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tertanggal 9 November 2026. Dalam surat tersebut, Pemerintah Pusat menyatakan komitmennya menyelesaikan persoalan Blang Padang secara arif dan berkeadilan sesuai arahan Presiden.

“Pemerintah telah menyetujui pengembalian status tanah Blang Padang kepada fungsi sejarah asalnya, yakni sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman,” tulis Yusril dalam surat tersebut.

Sebagai bagian dari penyelesaian persoalan itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru yang representatif bagi Kementerian Pertahanan RI. Lahan tersebut nantinya digunakan Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi atas peralihan fungsi lahan Blang Padang.

Untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa di kemudian hari, Yusril meminta Pemerintah Aceh menempuh mekanisme isbat wakaf melalui Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *