Komparatif.ID, Banda Aceh— Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyebut penyebaran LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di Aceh sudah kian meresahkan. Ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Aceh bersama pihak terkait memperkuat langkah pencegahan terhadap aktivitas LGBT.
“Itu persoalan serius di Aceh. Selain bertentangan dengan Syariat Islam, LGBT juga menyebar penyakit mematikan HIV/Aids,” kata Mualem sebagaimana disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Menurut Mualem, keberadaan komunitas LGBT di Aceh telah mengganggu kenyamanan masyarakat. “LGBT sudah memiliki komunitas di Aceh yang menimbulkan perhatian masyarakat,” katanya.
Mualem kemudian menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja sama mencegah penyebaran aktivitas LGBT di Aceh. Persoalan tersebut turut dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang digelar di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Sekda Aceh, M. Nasir, menyebut penyebaran aktivitas LGBT di Aceh semakin masif. Ia mengatakan aktivitas tersebut berlangsung melalui ruang digital maupun komunitas tertentu.
“Mereka aktif bergerak menyebar konten LGBT di ruang digital maupun komunitas tertentu yang menimbulkan perhatian masyarakat. Aktivitas mereka terindikasi di café atau warkop, barbershop dan tempat fitness/gym,” kata Nasir.
Nasir juga menyebut adanya komunitas yang menggunakan aplikasi media sosial tertentu, salah satunya WALLA yang tersedia di Google Play. Aplikasi itu disebut dirancang untuk memfasilitasi interaksi antarpria yang memiliki ketertarikan sesama jenis.
Pemerintah Aceh, kata Nasir, akan segera merevisi Pergub mengenai Gugus Tugas Pencegahan Pornografi. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat ketahanan keluarga melalui pola asuh dan disiplin positif.
“Perlunya dibentuk tim terpadu untuk mengantisipasi dan memantau aktivitas LGBT di ranah publik dan media sosial,” katanya.
Baca juga: 4 Terduga LGBT Tertangkap di Taman Krueng Aceh, 3 Positif HIV
Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan yang turut hadir dalam rapat tersebut mengatakan aktivitas LGBT perlu menjadi perhatian serius. Berkaitan dengan aktivitas di media sosial, ia menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pemantauan.
“Segera dilaksanakan,” kata Ruddi.
Kepala BIN Aceh Andrie P Mulia menyebut persoalan LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter. Ia mengatakan aktivitas kelompok tersebut dinilai terorganisir dan telah merambah hingga ke sejumlah kampung.
“Ini persoalan sangat serius. Mereka menghalalkan segala cara agar tetap eksis. Bagaimana mendeteksi aktivitas mereka sesama jenis, sebab kita hanya cepat bereaksi terhadap pasangan berlainan jenis,” katanya.
Rapat itu dihadiri Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan, Kepala BIN Aceh Andrie P Mulia, Dan Lanal Sabang Kolonel (P) Sadimin, dan Danlanud Sultan Iskandar Muda Kolonel PNB Suryo Anggoro.
Wali Nanggroe Aceh diwakili Tuha Peuet Saifuddin Harun. Sementara Pangdam Iskandar Muda diwakili Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko, Kajati Aceh diwakili Aspema Kejati Nur Albar, dan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh diwakili Hakim Tipikor Firmansyah.