Komparatif.ID, Banda Aceh— Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mempercepat penyediaan lahan integrasi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Mualem ingin berbagai program pembangunan Aceh berjalan cepat dan tepat serta sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya.
“Benar, Pak Gubernur mengevaluasi beberapa hal, beliau ingin kerja cepat dan tepat, termasuk kesesuaian program pembangunan Aceh dengan Visi dan Misi beliau,” kata Nurlis Effendi usai rapat percepatan penyediaan lahan integrasi untuk mantan kombatan dan percepatan penataan Hak Guna Usaha (HGU) yang dipimpin Mualem di Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
Nurlis mengatakan, salah satu agenda utama rapat adalah mempercepat penyediaan lahan reintegrasi bagi mantan kombatan GAM. Mualem memberikan waktu satu pekan kepada Kepala BRA untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan proses tersebut.
“Gubernur Mualem memberi batas waktu sepekan kepada Kepala BRA untuk mempersiapkan segala hal yang terkait dengan administrasi,” ujar Nurlis.
Dalam rapat itu, Gubernur juga menginstruksikan Plt Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia untuk mempercepat penataan HGU. Pemerintah Aceh menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan pada November dan Desember 2026.
Baca juga: Ragam Manfaat Kersen untuk Kesehatan
Kepala BRA Jamaluddin menjelaskan berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta sejumlah kementerian terkait tersedia potensi lahan seluas 4.990 hektare yang tersebar di lima kabupaten di Aceh dengan sumber dana dari BPDP.
“Mekanisme pelaksanaan melalui program khusus yang dikaitkan dengan reintegrasi. Tahun depan kita juga akan mendapat tambahan sekitar 4000-an hektare lagi,” kata Jamaluddin.
Menurutnya, percepatan tersebut membutuhkan strategi, termasuk dalam proses alih fungsi lahan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BRA juga melihat potensi dari lahan HGU yang sudah tidak dimanfaatkan.
Kepala BPHL Kemenhut Mahyuddin menyebut percepatan proses tersebut membutuhkan Instruksi Presiden (Inpres). Menurutnya, Inpres dapat memangkas waktu dan prosedur normal tanpa menghilangkan substansi serta tetap berada dalam kerangka aturan.
Sementara itu, Kakanwil BPN Aceh Arinaldi menyampaikan terdapat potensi sekitar 15.700 hektare lahan HGU yang tidak diperpanjang. Selain itu, terdapat sekitar 24.000 hektare lahan plasma yang belum dilepaskan oleh perusahaan.
Rapat dihadiri Plt Sekda Aceh Taufik, para asisten Setda Aceh, Kepala BPHL Kemenhut Mahyuddin, Kakanwil BPN Aceh Arinaldi, Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin, Plt Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia serta sejumlah kepala SKPA terkait.