Komparatif.ID, Banda Aceh-Mendagri Dr. H. Muhammad Tito Karnavian sempat menyorot proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang menurutnya belum ideal, karena masih dominan untuk belanja pegawai. Kritik Mendagri disampaikan saat rapat koordinasi di Anjong Mon Mata, Komplek Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (22/12/2022).
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Jumat (23/12/2022) malam kepada Komparatif.id menyebutkan, perihal kritik Mendagri, sebenarnya yang ingin ditekankan olehnya yaitu Pemerintah Aceh harus meningkatkan jumlah belanja modal di dalam APBA.
“Sebenarnya penekanan Mendagri adalah pentingnya peningkatan anggaran belanja modal, dengan demikian tentu harus adanya rasionalisasi terhadap anggaran operasi yang dalam pandangan Mendagri sampai 70%. Itu substansi penekanan yang ingin disampaikan oleh Mendagri,” sebut Muhammad MTA.
Baca juga: Mayoritas APBA untuk Belanja Pegawai
Untuk memberikan ilustrasi tentang struktur, MTA menjelaskan, anggaran berupa: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga (BTT), dan belanja tranfer ke daerah (BTF).
Ada pun komponen dari Belanja Operasi di dalamnya mencakup: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bansos.
Belanja modal merupakan realisasi anggaran yang berakibat bertambahnya aset bagi pemerintah Aceh disebabkan kewenangan provinsi, seperti jalan, gedung, irigasi dll. Tetapi apabila jenis paket yang sama tapi bukan kewenangan provinsi maka anggaran itu masuk ke jenis belanja operasi, karena asetnya kab/kota atau pihak lain termasuk lembaga vertikal.
“Belanja modal ini yang dimaksud oleh mendagri hanya 20% dari APBA yang perlu ditingkatkan.”
Lebih lanjut dia menjelaskan tentang BTT yaitu belanja khusus untuk kondisi-kondisi khusus, seperti bencana alam dan sejenisnya.Sedangkan dana tranfer daerah (BTF) merupakan anggaran bagi hasil dan bantuan keuangan. Misalnya tranfer otsus ke kab/kota.
Muhammad MTA memaklumi teguran dari Mendagri menjadi bola liar, karena banyak orang belum memahami secara utuh anggaran operasi yang dimaksud oleh Tito Karnavian.
“Ketika publik mendengar kata-kata anggaran operasi maka pemahaman publik secara otomatis akan berfikir bahwa itu anggaran operasioanl pegawai, apalagi dengan angka yang bombastis bahkan mencapai 70% misalnya. apakah salah? Tidak. Karena memang salah satu komponen dalam belanja operasi tersebut termasuk belanja pegawai, tetapi penting untuk kita sampaikan bahwa banyak komponen lain yang termasuk dalam belanja operasi tersebut,” sebutnya.
Ia merinci, untuk tahun 2022, anggaran operasi cukup besar diplot untuk pembiayaan JKA mencapai yang 1 triliun lebih. Pembangunan 8.000 unit rumah duafa mencapai 800 miliar.Bantuan untuk anak yatim mencapai 223 miliar.
Beasiswa 300 miliar, bantuan pembangunan masjid mencapai 300 miliar, bantuan pembangunan dayah mencapai 450 miliar.
Serta biaya operasional sekolah, kebutuhan pelayanan dan peralatan 3 RS pemerintah, bantuan peralatan kerja untuk pelaku UMKM, pembangunan jalan-jalan lingkungan dan beberapa lainnya.
“Itu semua masuk dalam kategori belanja operasi. Artinya; belanja operasi sendiri langsung dirasakan oleh rakyat karena memang sebagian besar untuk pembiayaan kepentingan rakyat. Belanja pegawai sendiri paling banyak dihabiskan untuk membayar gaji mencapai 4.7121 pegawai yang didominasi para guru dan para medis.
Sesuai arahan Mendagri, yang menitikberatkan penurunan angka kemiskinan maka pembiayaan belanja operasi penting dilakukan rasionalisasi untuk meningkatkan belanja modal pada program-program yang berpotensi dapat menurunkan angka kemiskinan.
