Komparatif.ID, Banda Aceh— Pemerintah Aceh menyiapkan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani nilam untuk mewujudkan kestabilan ekosistem hulu bisnis minyak nilam, dan mendorong hilirasi minyak nilam.
“Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Hal tersebut disampaikan Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi. Ia menjelaskan, penerapan SRG merupakan salah satu kesimpulan Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (22/7/2026).
Menurut Nurlis, Mualem sebelumnya meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi petani dan pelaku usaha minyak nilam di Aceh. “Itulah sebabnya digelar Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam,” katanya.
Rapat membahas kondisi bisnis nilam yang dinilai paradoks. Di satu sisi, permintaan minyak nilam dunia cukup tinggi, namun petani dan pelaku usaha nilam di Aceh masih menghadapi berbagai persoalan.
Saat ini, permintaan minyak nilam dunia mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sementara realisasi produksi global sekitar 1.600 ton per tahun. Indonesia menjadi produsen sekitar 90 persen minyak nilam dunia, dengan sekitar 30 persen di antaranya berasal dari Aceh.
Baca juga: Dikira Bakal Sulit Diterima, Mahasiswi Non-Muslim Ini Justru Nyaman KKN di Peudada
Minyak nilam Aceh dikenal memiliki kualitas unggul dengan kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi. Komoditas ini menjadi bahan pencampur bagi minyak nilam dari berbagai negara dan digunakan dalam industri parfum, kosmetik, farmasi, serta aromaterapi.
Namun, pengembangan minyak nilam di Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan di sektor hulu. Di antaranya fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, belum seragamnya standar operasional budidaya, serta belum homogennya kualitas bahan baku akibat pencampuran hasil produksi dari berbagai daerah.
Teuku Robby Irza mengatakan, penerapan SRG dinilai diperlukan untuk mengatasi persoalan fluktuasi harga yang dipengaruhi permainan spekulan. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil peran dalam merealisasikan sistem tersebut bagi petani nilam di Aceh.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar global, kata Robby, maka industri Aceh wajib memenuhi empat persyaratan utama. “Jaminan mutu, jaminan kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital,” katanya.
Untuk mendukung hal itu, Robby mengatakan Aceh juga membutuhkan industri refinery. Saat ini, pengembangan industri nilam di Aceh masih berada pada tahap awal hilirisasi, yakni perencanaan pembangunan industri refinery.
Karena itu, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan SRG untuk komoditas Nilam Aceh kepada Kementerian Perdagangan. “Selain itu, melaksanakan pembinaan petani nilam secara terpadu, dan mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas Nilam Aceh,” kata Robby.
Rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, tersebut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Teuku Adi Darma, dan Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini.
Selain itu hadir juga Kepala UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (BPDSBTPHP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Habiburrahman, serta perwakilan dari Bank Aceh dan PT Razma Agro Jayana (Teungku Razuan).
