Komparatif.ID, Sigli– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan revitalisasi 15.000 hektare (ha) tambak di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi rampung pada akhir 2026. Dalam tahap awal, sekitar 5.200 hektare tambak ditargetkan kembali beroperasi paling lambat September 2026.
Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha mengatakan, pemulihan tambak pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur. Setelah rehabilitasi selesai, pemerintah juga akan menyalurkan benih dan pakan agar petambak dapat segera kembali melakukan budidaya.
“Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya,” ujar Andy dalam keterangan resminya, Minggu (26/7/2026).
Hingga saat ini, sebanyak 694 hektare tambak telah kembali beroperasi melalui penebaran benih udang, bandeng, kakap, dan nila salin. Pemerintah menargetkan luasan tambak yang kembali beroperasi terus bertambah seiring percepatan rehabilitasi di sejumlah wilayah terdampak.
Untuk mendukung proses tersebut, KKP menyalurkan 12 unit excavator ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Delapan unit di antaranya difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di sejumlah kabupaten di Aceh.
Selain mendukung pemulihan sektor budidaya, KKP juga memberikan bantuan untuk sektor perikanan tangkap. Bantuan tersebut berupa mesin kapal serta 100 unit coolbox berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.
Baca juga: Bireuen Terima 1 Unit Excavator, Percepat Pemulihan Tambak Pascabanjir
Andy mengatakan, berdasarkan teknologi tradisional plus yang saat ini diterapkan masyarakat, setiap hektare tambak yang kembali dioperasikan diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang dalam satu siklus budidaya. Dengan harga jual rata-rata Rp50 ribu per kilogram, potensi omzetnya mencapai sekitar Rp30 juta per hektare dalam tiga bulan.
“Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari selesainya rehabilitasi, tetapi dari kemampuan petambak kembali bekerja dan memperoleh pendapatan,” katanya.
Percepatan rehabilitasi tambak dilakukan melalui refocusing anggaran internal KKP.
Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, mengapresiasi langkah KKP yang dinilai dapat mempercepat pemulihan sektor budidaya di Aceh. Menurutnya, jika hanya menunggu proses anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan tambak berpotensi mengalami keterlambatan.
“KKP mengambil langkah yang sangat cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata TA Khalid.
Ia mengatakan, konsep pemulihan yang dijalankan KKP bersama Komisi IV DPR RI tidak berhenti pada pembangunan fisik tambak. Setelah rehabilitasi selesai, pemerintah juga akan memberikan bantuan benih udang dan pakan untuk satu siklus budidaya sehingga petambak dapat kembali berproduksi dan secara bertahap mandiri.
