Komparatif.ID, Jakarta— Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Aceh.
Komitmen tersebut disampaikan Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Edy Kurniawan, saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kerja Sama Teritorial dengan Kementerian/Lembaga dan Non-Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat di Hotel Sunlake Waterfront, Sunter, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam paparannya yang berjudul “Kolaborasi dalam Mencapai Kinerja Terbaik Produksi Minyak dan Gas Bumi melalui Dukungan Penguatan Pembinaan Teritorial pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Provinsi Aceh”, Edy Kurniawan mengungkapkan keberhasilan operasi hulu migas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis.
Menurutnya, stabilitas keamanan, kondusivitas wilayah, serta dukungan masyarakat di sekitar wilayah operasi juga menjadi faktor penting yang menentukan kelancaran kegiatan eksplorasi maupun produksi.
Edy menjelaskan industri hulu migas merupakan objek vital nasional yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi Indonesia. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara BPMA, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), TNI Angkatan Darat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
“Kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan operasi hulu migas. Dukungan pembinaan teritorial oleh TNI AD diharapkan mampu memperkuat stabilitas sosial dan keamanan sehingga kegiatan eksplorasi maupun produksi dapat berjalan secara optimal,” ujar Edy.
Dalam kesempatan tersebut, Edy juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi sektor hulu migas. Tantangan tersebut meliputi persoalan sosial, seperti tuntutan tenaga kerja lokal, pemanfaatan lahan di sekitar aset migas, hingga persepsi masyarakat terhadap kegiatan industri. Selain itu, terdapat pula tantangan di bidang keamanan berupa gangguan terhadap fasilitas operasi, pencurian aset, aksi unjuk rasa, serta isu lingkungan yang dinilai memerlukan pendekatan kolaboratif dari seluruh pihak.
Baca juga: BPMA dan PT Aceh Energy Gelar Khitan Massal Gratis untuk 200 Anak di Bireuen
Menurutnya, berbagai tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Oleh sebab itu, kerja sama yang telah terjalin antara BPMA dengan TNI AD menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha hulu migas di Aceh.
Kerja sama tersebut memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Selain itu, terdapat pula Perjanjian Kerja Sama antara BPMA dan TNI AD mengenai Dukungan Penguatan Pembinaan Teritorial pada Kegiatan Usaha Hulu Migas di Wilayah Kerja Provinsi Aceh.
Melalui implementasi kerja sama tersebut, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, di antaranya penguatan fungsi intelijen, patroli wilayah, komunikasi sosial bersama masyarakat, hingga pelaksanaan Bhakti TNI AD yang disinergikan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan migas.
Peran pembinaan teritorial juga diarahkan untuk memperkuat hubungan dengan tokoh masyarakat, melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, memetakan kondisi sosial wilayah, serta menjaga stabilitas keamanan di sekitar wilayah operasi migas. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan eksplorasi maupun produksi migas.
