Ide program MGB lahir dari fakta tingginya stunting di Indonesia. Tapi program, mulia tersebut seketika berubah menjadi ajang merampok keuangan negara. Drama para pembegal APBN melalui MBG berlanjut, kini mereka berdemo, supaya dapur MBG tetap berjalan meski sekolah sedang libur.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) awalnya lahir sebagai oase di tengah gersangnya rapor stunting negara ini. Sebuah proyek mulia yang dirancang untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan nutrisi layak demi menyongsong masa depan.
Namun, baru saja program ini berjalan, kita sudah disuguhi tontonan komedi satir yang mengocok perut sekaligus mengurut dada. Pemicunya sederhana: kalender akademik memasuki musim libur sekolah, dan pemerintah secara logis berencana mengistirahatkan operasional dapur umum MBG.
Aneh bin ajaib, rencana yang sangat masuk akal ini justru disambut dengan gelombang demonstrasi dan aksi protes dari para pengelola dapur serta oknum relawan MBG. Mereka turun ke jalan, memasang wajah paling prihatin, dan berorasi dengan narasi yang mendayu-dayu seolah-olah jika dapur mereka tutup dua minggu, anak-anak sekolah akan langsung menderita gizi buruk massal. Sungguh sebuah kepedulian yang menyentuh hati, kalau saja kita semua naif dan bodoh.
Mari kita bedah dahi mereka dan melihat apa yang sebenarnya sedang berkecamuk di dalam sana. Aksi demo ini memperlihatkan dengan sangat telanjang betapa tipisnya batas antara ketulusan dan ketamakan. Gerakan turun ke jalan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan protein, kalori, atau perkembangan otak siswa. Ini murni, seratus persen, urusan syahwat bisnis, sirkulasi modal, dan ketakutan kehilangan omzet harian.
Ketika kontrak pengadaan bahan baku, kuota katering, dan margin keuntungan terancam jeda selama musim liburan, di sanalah kepanikan massal itu muncul. Mereka mendadak rindu memasak bukan karena sayang pada murid, tapi karena ngeri melihat mesin pencetak uang mereka mendadak mogok.
Baca: Bila Kamu Pria Dewasa, Jangan Lakukan 7 Hal Ini
Sikap tidak tahu malu ini harus dikritik dengan keras. Bagaimana mungkin sebuah program kemanusiaan nasional yang dibiayai oleh uang pajak rakyat justru disandera oleh mentalitas pedagang oportunis? Para pengelola dapur ini tampaknya lupa bahwa mereka adalah mitra pelaksana, bukan pemilik saham atas masa depan anak-anak kita.
Memaksa dapur tetap mengepul saat kelas-kelas kosong adalah tindakan yang tidak waras secara logika publik. Siapa yang mau membagikan makanan itu jika anak-anak sedang libur di rumah, mudik ke desa, atau asyik bermain? Apakah para “relawan” ini mau mengantar nasi kotak satu per satu secara door-to-door menembus gang-gang sempit di seluruh pelosok daerah? Membayangkan biaya bensin, operasional kurir, dan risiko makanan basi di jalan saja sudah membuat kalkulasi logistik ini menjadi sebuah lelucon yang mahal.
Lebih jauh lagi, fenomena ini mengonfirmasi kekhawatiran terbesar publik sejak awal, bahwa ekosistem dapur MBG ini disusupi oleh jaringan yang bekerja lebih mirip mafia ketimbang penjaga gizi. Mereka mengunci jalur pasokan, memonopoli pengadaan bahan baku, dan kini mencoba menekan kebijakan negara lewat mobilisasi massa di jalanan.
Pola-pola intimidasi kebijakan seperti ini adalah watak asli para pemburu rente. Jika pemerintah hari ini tunduk pada tekanan demo bermotif komersial tersebut, maka esensi MBG telah resmi bergeser dari “Makan Bergizi Gratis” menjadi “Makan Bisnis Gede-gedean” bagi segelintir kelompok. Atau memang tepat istilahnya yaitu Maling Berkedok Gizi.
Anggaran negara tidak boleh menjadi sapi perah untuk memanjakan perut para vendor katering yang tamak.Jika para pengelola dapur itu memang punya urat malu yang tersisa, mereka harusnya paham bahwa hak gizi anak tidak pernah melekat pada eksistensi panci dan kuali mereka.
Anak-anak bisa tetap sehat tanpa harus mengonsumsi makanan dari vendor mereka selama liburan. Lalu, bagaimana cara memastikan gizi anak tetap terjaga selama sekolah libur tanpa perlu memperkaya para mafia dapur ini?
Alihkan Sementara MBG ke Uang Tunai
Solusinya sangat sederhana, bersih, dan memotong komparasi bisnis sepihak. Alihkan anggaran makan harian tersebut menjadi bantuan uang tunai (cash transfer) yang diberikan langsung kepada orang tua siswa sebelum lonceng libur sekolah berbunyi.
Mengapa opsi uang tunai ini jauh lebih masuk akal dan membuat para pengelola dapur gigit jari? Pertama, fleksibilitas konsumsi. Orang tua di rumah jauh lebih tahu apa yang disukai dan dibutuhkan oleh anak mereka. Uang tersebut bisa dibelanjakan langsung di pasar tradisional untuk membeli komoditas segar seperti telur, ikan lokal, tahu, atau susu yang bisa dimasak segar di dapur keluarga.
Kedua, pemisahan dari kepentingan mafia. Dengan membagikan uang tunai, negara memutus rantai ketergantungan pada vendor-vendor katering nakal.
Ketiga, pemberdayaan ekonomi akar rumput. Uang yang dipegang oleh ribuan orang tua siswa akan langsung berputar di warung-warung tetangga dan pedagang pasar kecil, bukan menumpuk di rekening satu atau dua pengusaha dapur MBG yang hobi berdemo.
Tentu saja, para pengamat yang skeptis akan langsung berteriak bahwa uang tunai rawan disalahgunakan oleh orang tua untuk membeli pulsa, kuota game, atau rokok bapaknya. Ini adalah argumen klasik yang sangat mudah diatasi di era digital ini. Pemerintah tidak perlu membagikan uang kertas secara sembarangan. Gunakan teknologi dompet digital atau kartu pangan khusus yang sistemnya dikunci secara ketat.
Kartu tersebut hanya bisa digesek atau ditukarkan di agen resmi dan pasar yang bekerja sama khusus untuk komoditas bahan pangan bergizi—seperti telur, daging, dan sayuran. Dengan begitu, tidak ada celah untuk penyelewengan, dan yang paling penting, tidak ada celah bagi mafia katering untuk mengambil keuntungan di tengah jalan.
Sudah saatnya pemerintah bersikap tegas dan tidak kompromi. Tutup dapur MBG rapat-rapat selama libur sekolah. Biarkan para pengelola dapur itu belajar artinya menahan diri dan tahu malu. Proyek maraton memperbaiki gizi bangsa ini membutuhkan komitmen yang bersih, bukan air mata buaya dari para pencari keuntungan yang panik ketika keran setoran mereka ditutup sementara.
Menjaga nutrisi anak adalah kewajiban negara, tetapi memanjakan syahwat bisnis katering berkedok relawan adalah sebuah kebodohan yang harus segera dihentikan.
Penulis merupakan mahasiswa UBBG Banda Aceh.Â
