Komparatif.ID, Bireuen— Pemerintah Kabupaten Bireuen mendukung program ekonomi hijau dan pemulihan ekosistem yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Bireuen.
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan pelatihan ekonomi hijau dan rehabilitasi lahan pascabanjir yang berlangsung di Bireuen, Kamis (21/05/2026).
Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, yang diwakili Asisten III Setdakab Bireuen, Zamzami, S.Pd., M.M., mengatakan Aceh, khususnya Bireuen, memiliki kandungan oksigen yang besar dan berpotensi mendukung carbon trading. Karena itu, menurutnya, lingkungan harus dijaga demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Ia menyebut bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 26 November 2025 lalu bukan hanya cobaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia.
“Pemkab Bireuen secara terbuka mengajak kerja sama semua lembaga swadaya masyarakat dan HMI untuk melestarikan lingkungan basah demi masa depan anak cucu kita ke depan,” ujar Zamzami.
Ia berharap peserta dapat menyerap informasi yang diperoleh dalam kegiatan tersebut dan menyebarkannya kembali kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
Baca juga: DPMPTSP Bireuen Gelar Forum Konsultasi Publik
Ketua HMI MPO Bireuen, Fakhrurazi, mengatakan pelatihan ekonomi hijau dan rehabilitasi lahan pascabanjir bertujuan mengajak masyarakat bangkit dari musibah banjir dan longsor lalu.
Menurutnya, kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen penting dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi ketika program mulai direalisasikan ke depan.
Narasumber dari kalangan akademisi, Dr. Cut Azizah, S.T., M.T., menjelaskan Jepang menerapkan komposisi sekitar 70 persen kawasan hutan dan 30 persen kawasan permukiman serta kebutuhan lainnya.
Kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang, menurutnya, lebih banyak menggunakan kawasan untuk permukiman dan kebutuhan lain dibandingkan kawasan hutan.
Ia mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan yang tidak ditangani bersama dapat berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di masa mendatang.
Direktur Aceh Wetland Foundation (AWF), Yusmadi Yusuf, mengatakan banjir yang terjadi tidak sepenuhnya merupakan bencana alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Ia mencontohkan penebangan hutan secara masif, alih fungsi lahan, dan aktivitas tambang ilegal sebagai faktor yang memperparah kerusakan lingkungan.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak terhadap keberlangsungan hidup manusia maupun satwa di kawasan hutan dan bantaran sungai.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bireuen, Safrizal, S.T., mengatakan tantangan yang dihadapi desa ke depan semakin besar akibat penurunan anggaran dan krisis energi. Untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan, pihaknya telah membangun tempat penampungan sementara di Cot Jrat, Kecamatan Kuta Blang.
Meski fasilitas tersebut belum berjalan maksimal, ia menyebut DLHK terus berupaya mencari solusi agar pengelolaan lingkungan dapat dilakukan lebih baik.
Safrizal menambahkan, kondisi lingkungan saat ini membutuhkan kerja sama semua pihak agar proses perbaikan dapat dilakukan secara bertahap.
