Komparatif.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan perpanjangan dana otsus Aceh. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Tito menyebut proses pemulihan dampak bencana di Aceh diperkirakan memakan waktu setidaknya tiga tahun. Ia menjelaskan, kerusakan infrastruktur yang cukup luas menjadi tantangan utama, mulai dari jembatan dan jalan yang harus dipermanenkan hingga fasilitas pendidikan yang terdampak dalam jumlah besar.
“Tapi jujur bahwa apa untuk melakukan pemulihan ini paling cepat menurut saya adalah tiga tahun. Karena jumlah jembatan yang harus dipermanenkan, jalan-jalan yang harus dipermanenkan yang sementara, kemudian juga fasilitas pendidikan jumlahnya lebih dari 4.000 yang terdampak,” ujarnya.
Sementara itu, skema dana otsus Aceh diketahui akan berakhir pada 2027. Tito mengungkapkan, Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan perpanjangan dana tersebut kepada pemerintah Pusat.
Permintaan itu didasarkan pada kondisi sosial dan ekonomi yang dinilai masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional.
Menurut Tito, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih berada di atas rata-rata nasional, meskipun indeks pembangunan manusia menunjukkan perbaikan. Namun demikian, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk mengejar ketertinggalan.
Baca juga: Dana Otsus Aceh Turun Rp500 Miliar, Alokasi 2026 Rp4 Triliun
Ia juga menyampaikan Pemerintah Aceh mengusulkan agar besaran dana otsus tetap dilanjutkan dengan skema yang mengacu pada Papua. Dalam usulan tersebut, dana otsus diharapkan dapat mencapai 2,25 persen hingga 2040 atau setidaknya kembali ke 2 persen.
Lebih lanjut, Tito menilai urgensi perpanjangan dana otsus semakin kuat karena Aceh masih menghadapi bencana yang terjadi berulang. Ia mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah yang kembali terdampak banjir dan longsor meski sebelumnya telah dilakukan perbaikan.
“Dan kemarin minggu lalu Aceh Tengah hujan lebat, jalan-jalan longsor lagi, jembatan juga banyak yang ada beberapa yang kemudian terseret lagi ini. Kemudian juga dua hari yang lalu di Pidie Jaya banjir lagi, Bupati-nya lapor sama saya 50 cm sampai 80 cm lumpur di sana. Padahal sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan ya. Inilah situasi lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerusakan yang terus berulang membuat infrastruktur yang telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Kondisi ini menyebabkan proses pemulihan menjadi lebih panjang dan kompleks.
Menurut Tito, upaya penanganan saat ini melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BNPB yang bekerja melakukan normalisasi di lapangan. Selain perbaikan infrastruktur, pemulihan juga mencakup perbaikan puluhan ribu rumah warga serta sejumlah sungai.
“Ini mungkin sambil itu juga mungkin salah satu pendorong kalau menurut kami perlu adanya dana Otsus ini diperpanjang di Aceh dan kalau memang kemampuan fiskal negara memungkinkan, mungkin dikembalikan ke 2 persen,” imbuh Tito.
