Komparatif.ID, Banda Aceh–Darwis Djeunib menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan dirinya tidak memiliki tongkat Nabi Musa, saat dikritik oleh publik mengapa penanganan banjir Aceh sangat lamban.
Sementara itu, meski secara tersirat sang Presiden mengakui bahwa dirinya “tidak sanggup” tapi dia justru menolak menetapkan status bencana nasional untuk banjir Aceh,Sumut, dan Sumbar.
Baca: Prabowo Terlena Pujian, Abaikan Teriakan Ulama dan Profesor Aceh
Bahkan Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mampu menanggulangi banjir tersebut, tanpa bantuan internasional.
Pun demikian, hingga hari ke-21 pascabanjir, masih banyak daerah yang belum dapat dibebaskan dari keterisoliran. Seperti Aceh Tengah,Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang.
Baru-baru ini, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Batee Iliek, Darwis Djeunib, yang juga Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Bireuen, mengatakan benar Prabowo tidak memiliki tongkat Nabi Musa.
Akan tetapi dunia internasional memiliki tongkat Nabi Musa.
“Saya tanggapi pernyataan Presiden Prabowo bahwa Presiden gak ada tongkat Nabi Musa. Kita tahu sekarang, internasional,daerah-daerah internasional punya tongkat Nabi Musa,” kata Darwis Djeunib dalam sebuah video bersama Walu Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al-Haytar.
Untuk membantu Aceh dan Sumatra, perlu dibuka jalur internasional.“Karena orang itu mempunyai tongkat Nabi Musa. Kalau memang Pusat gak ada tongkat, silakan [minta] kepada dunia luar untuk membantu Aceh.
Dia menjelaskan, sesuai pengamatan, bila tidak ada bantuan dari negara-negara luar turun tangan membantu Aceh, sampai 20 tahun Aceh masih terbenam lumpur dan kayu.
Sampai saat ini meski kayu-kayu yang menghantam perkampungan di Aceh, belum ada upaya serius menanggulangi. Para pelaku kejahatan lingkungan, sampai saat ini belum terlihat batang hidungnya.
“Mana orang itu sekarang? Kita harap kepada Pemerintah Pusat, kalau memang gak sanggup, buka pintu nasional untuk membantu Aceh dan Sumatera Barat. Itu saja,” imbuhnya.
Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud pada kesempatan yang sama menekankan, tanpa status bencana nasional, negara luar tidak bisa membantu Aceh.
“Saya banyak dihubungi oleh pemerintah-pemerintah asing. Tapi masalahnya,belum dinyatakan bahwa darurat nasional ,ya saya kecewa,” katanya.
