Komparatif.ID, Banda Aceh— Pemerintah Aceh mulai mengalihkan fokus penanganan pascabencana hidrometeorologi dari pembangunan hunian sementara (Huntara) ke percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap). Hingga 24 Juli 2026, pembangunan Huntara di Aceh telah mencapai 99 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, mengatakan sebanyak 20.715 unit Huntara telah terealisasi dari total target 20.797 unit. Dengan demikian, pembangunan Huntara di wilayah terdampak bencana hampir seluruhnya rampung.
“Sudah terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target total 20.797 unit. Jadi hampir rampung,” kata Nasir dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana.
Nasir mengatakan Pemerintah Aceh kini mulai memprioritaskan percepatan pembangunan Huntap. “Realisasi Huntap saat ini masih berada di angka 3,6 persen atau baru terbangun 397 unit dari total kebutuhan yang mencapai 37.107 unit,” ujarnya.
Selain pembangunan hunian, pemulihan infrastruktur transportasi juga terus dilakukan. Nasir menyebutkan, sebanyak 46 ruas jalan dan 23 jembatan nasional saat ini telah berfungsi secara darurat.
Baca juga: Kaposwil Satgas PRR Aceh Safrizal ZA Dorong Percepatan Stimulan dan Huntap
Sementara itu, 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah juga telah kembali dapat difungsikan oleh masyarakat.
Dari sisi dukungan anggaran, realisasi keuangan dari Transfer ke Daerah (TKD) 2026 telah mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu sebesar Rp824,82 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan penanganan. Dari jumlah itu, sebanyak 353 paket atau 46,1 persen telah memasuki tahap pengerjaan fisik di lapangan.
Nasir juga menyampaikan hasil desk bersama 10 kementerian dan lembaga yang digelar pada 22-23 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, teridentifikasi kebutuhan sebanyak 2.537 paket kegiatan dengan nilai sekitar Rp5 triliun. Sementara itu, realisasi pendanaan yang telah berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau 41,48 persen.
“Kita membutuhkan penguatan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menutup kesenjangan alokasi dana agar berbagai program prioritas dapat segera dieksekusi di lapangan,” kata Nasir.
Pemerintah Aceh juga mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di 10 kabupaten/kota terdampak. Ruas jalan tersebut berada di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
Menurut Nasir, ruas-ruas tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa.
“Kami mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di 10 kabupaten/kota terdampak demi memulihkan akses ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
