Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya lahir dari niat yang baik: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses terhadap makanan bergizi. Sasaran program ini pun luas, mulai dari bayi, balita, anak-anak sekolah, hingga ibu hamil dan ibu menyusui.
Secara konsep, gagasan ini terdengar ideal. Negara ingin hadir dalam memastikan generasi masa depan tumbuh lebih sehat. Namun seperti banyak kebijakan publik lainnya, niat baik tidak selalu sejalan dengan pelaksanaan di lapangan.
Program sebesar ini seharusnya tidak hanya mengandalkan semangat, tetapi juga perencanaan matang, pengawasan yang ketat, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.
Dalam praktiknya, berbagai catatan mulai muncul dari masyarakat. Salah satu yang paling sering disoroti adalah soal variasi menu. Jenis makanan yang diberikan cenderung relatif sama dari waktu ke waktu.
Menu utama umumnya terdiri dari roti, telur rebus, kacang-kacangan, kerupuk tempe, dan bolu kukus. Variasi biasanya hanya muncul pada buah yang menyertainya—misalnya jeruk, apel, atau pisang.
Kadang juga disertai kelengkeng atau beberapa butir kurma. Sesekali terdapat tambahan susu sebagai pelengkap, namun tidak selalu hadir dalam setiap pembagian.
Dengan pola seperti ini, menu utama pada dasarnya tetap sama, sementara variasi hanya bergeser pada jenis buah yang diberikan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah pola menu yang berulang ini benar-benar dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi yang beragam bagi kelompok penerima yang sangat berbeda.
Persoalan lain muncul pada pola distribusi makanan. Dalam beberapa pelaksanaan, makanan yang diterima dalam satu kali pengambilan sebenarnya merupakan jatah untuk beberapa hari sekaligus. Padahal sebagian besar makanan tersebut pada dasarnya lebih baik dikonsumsi dalam waktu dekat.
Baca juga: Proyek Mercusuar; dari KCIC ke MBG dan KDMP
Memang, petugas MBG membuat label batas konsumsi. Namun tetap terdapat catatan penting yang sering disertakan, yaitu bahwa makanan tersebut sebaiknya dihabiskan dalam waktu sehari.
Situasi ini menjadi semakin problematis ketika program tetap berjalan selama bulan Ramadan. Dalam kondisi berpuasa, makanan hanya dikonsumsi saat berbuka atau sahur.
Jika makanan harus disimpan hingga keesokan hari, maka risiko kualitas makanan menurun, bahkan rusak, tentu tidak dapat diabaikan.
Di sisi lain, ada fenomena yang jarang terlihat di permukaan. Tidak sedikit orang tua maupun guru sekolah sebenarnya memiliki catatan terhadap menu yang diberikan. Namun banyak yang memilih untuk diam.
Bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena ada kekhawatiran bahwa jika terlalu banyak bersuara, anak-anak atau sekolah mereka justru tidak lagi mendapatkan jatah dari program tersebut.
Situasi seperti ini tentu tidak sehat bagi sebuah kebijakan publik. Ketika masyarakat merasa takut untuk menyampaikan kritik, maka ruang evaluasi menjadi tertutup. Padahal kritik merupakan bagian penting dari proses memperbaiki kebijakan.
Di tengah kondisi tersebut, muncul pula dua respons berbeda di kalangan masyarakat. Sebagian memilih menerima dengan sikap pasrah. Kalimat seperti, “terima saja, bersyukur kenapa, untung dikasih,” sering terdengar dalam percakapan sehari-hari.
Di sisi lain, ada pula yang melihat program ini sebagai bentuk perhatian pemerintah dan menimpalinya dengan kalimat, “untung ada Pak Prabowo.”
Sikap bersyukur tentu tidak salah. Namun bersyukur tidak seharusnya membuat masyarakat berhenti berpikir kritis. Program yang menggunakan anggaran negara pada dasarnya merupakan hak publik untuk diawasi bersama.
Catatan lain yang juga penting adalah kecenderungan di beberapa pelaksanaan program di mana menu yang diberikan relatif seragam untuk berbagai kelompok penerima. Padahal sasaran program ini sangat beragam: bayi, balita, anak-anak sekolah, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Masing-masing kelompok memiliki kebutuhan gizi yang berbeda.
Jika menu dipukul rata tanpa mempertimbangkan kebutuhan tersebut, maka tujuan program untuk meningkatkan kualitas gizi berisiko tidak tercapai secara optimal.
Dalam sebuah diskusi publik di podcast Kisah Si Kicik, pakar gizi Tan Shot Yen pernah menyampaikan catatan yang cukup tajam:
“problem besar kita di MBG adalah hilangnya, evaluasi, monitoring, supervisi. Karena kita itu kelihatannya butuh duit bukan kesehatan.”
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Tanpa evaluasi, monitoring, dan supervisi yang serius, program yang semula ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi berisiko berubah menjadi sekadar program distribusi makanan.
Di lapangan, tidak jarang petugas MBG meminta masyarakat untuk menghargai kerja keras mereka. Mereka mengatakan telah bekerja banting tulang demi menyediakan makanan bagi anak-anak, bahkan ada yang menyebut diri mereka seperti relawan.
Namun masyarakat juga perlu memahami bahwa program ini merupakan program resmi negara yang memiliki sistem kerja dan pembiayaan yang jelas.
Karena itu, kritik terhadap pelaksanaan program tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran. Justru kritik merupakan bagian dari kepedulian masyarakat agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Pada akhirnya, masyarakat sebenarnya tidak menolak program Makan Bergizi Gratis. Harapan yang muncul justru sebaliknya: program ini benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Namun harapan tersebut hanya dapat terwujud jika pelaksanaannya dilakukan dengan serius, terbuka terhadap kritik, serta berani melakukan evaluasi secara jujur.
Program sebesar ini seharusnya menjadi investasi negara bagi masa depan generasi Indonesia. Bukan sekadar program yang terkesan dipaksakan, terutama ketika pelaksanaannya masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Karena kebijakan publik yang baik bukanlah kebijakan yang bebas dari kritik, melainkan kebijakan yang mampu belajar dan memperbaiki diri dari kritik yang muncul.
Penulis, Mutia Hasdi. Sarjana yang peduli pada isu keadilan.
