Komparatif.ID, Banda Aceh- Juru Bicara Aksi Mahasiswa Aceh, Khalilullah, menolak keras pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut persoalan Blok Andaman akan “dibicarakan setengah kamar” dengan Gubernur Aceh.
Menurutnya, persoalan pengelolaan sumber daya alam Aceh tidak seharusnya diselesaikan melalui komunikasi tertutup antarelite, melainkan dibahas secara terbuka karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Aceh.
Khalilullah menilai pendekatan tersebut menunjukkan pengelolaan kekayaan alam Aceh masih diperlakukan sebagai persoalan yang dibicarakan secara personal, bukan sebagai hak masyarakat Aceh yang dijamin dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Bahlil bilang sudah bicara setengah kamar dengan Pak Gubernur. Kami ingin tegaskan, ini bukan urusan setengah kamar, apalagi urusan pribadi antara menteri dan gubernur. Ini urusan seluruh rakyat Aceh,” kata Khalilullah.
Ia mengatakan berbagai jalur formal maupun informal yang selama ini ditempuh belum menghasilkan kepastian bagi Aceh. Menurutnya, sejumlah persoalan strategis masih belum memperoleh kejelasan, mulai dari skema bagi hasil gross split untuk PoD I Lapangan Tangkulo, kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di luar 12 mil laut, hingga kepastian skema pengolahan gas apakah akan dibawa ke darat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun atau tetap diproses menggunakan fasilitas terapung atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO).
Khalilullah juga menanggapi pernyataan Menteri ESDM yang menyebut pemerintah masih mempertimbangkan aspek keekonomian sebelum memutuskan skema pengolahan gas melalui KEK Arun. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka pihak yang akan memperoleh manfaat dari pertimbangan tersebut.
Baca juga: Soal PI Migas Andaman, Bahlil Sebut Bakal Bahas “Setengah Kamar” dengan Mualem
“Bahlil bilang pemerintah masih mempertimbangkan aspek keekonomian sebelum memutuskan skema KEK Arun. Kami ingin tanya balik, keekonomian untuk siapa? Kalau untuk investor dan negara saja, sementara rakyat Aceh cuma diberi janji sisa gas untuk industri, itu bukan win-win, itu win-lose yang dibungkus bahasa bisnis,” ujarnya.
Ia menegaskan, mahasiswa dan masyarakat Aceh akan terus mengawal persoalan Blok Andaman di Aceh apabila belum ada kejelasan dari pemerintah.
“Selama belum ada kejelasan terbuka soal Andaman, dan selama tata kelola tambang di Aceh masih gelap, selama itu pula rakyat Aceh akan terus bersuara. Sumber daya alam Aceh adalah milik rakyat Aceh, bukan milik segelintir elite di Jakarta maupun di Banda Aceh,” pungkas Khalilullah.
