Komparatif.ID, Calang— Jelang Pemilu Serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Aceh Jaya menggelar rapat koordinasi pemilu damai yang berfokus pada pengawasan terhadap calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRA, dan DPRK.
Rapat yang berlangsung di Aula Sekretariat Panwaslih Aceh pada Selasa (04/10/2023) ini dibuka Ketua Panwaslih Aceh Jaya Muhammad Afzal. Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai partai politik peserta pemilu sebagai undangan.
Taufik Abdullah, Dosen Ilmu Politik dari Universitas Malikussaleh (Unimal) menjadi pemateri tunggal dengan membawakan tema “Pemilu Damai Menuju Demokrasi Bermartabat.”
Dalam paparannya, Taufik menjelaskan pemilu damai merupakan wujud demokrasi yang sesungguhnya, di mana proses pemilihan berlangsung tanpa kekerasan, intimidasi, dan tanpa rasa takut.
Hal ini memungkinkan setiap warga negara untuk secara bebas mengungkapkan pendapat mereka dan memilih pemimpin yang mereka percayai mewakili kepentingan mereka.
Ia juga menekankan pemilu damai dapat memperkuat legitimasi pemerintahan, karena itu partai politik harus berperan sebagai garda terdepan dalam menanamkan prinsip-prinsip tersebut kepada masyarakat.
“Pemilu damai sebagai manifestasi demokrasi bermartabat hanya mungkin dimulai oleh adanya komitmen partai politik. Partai politik tampil bukan agitator dan provokator yang mengemas berbagai isu dan janji yang seringkali tidak ditepati,” terang Taufik.
Taufik juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemilu demokratis mendatang pada tahun 2024. Pertama, masih terdapat polarisasi masyarakat dan politik yang dapat mengarah pada konflik sosial.
Kedua, pengaruh uang dan kekuasaan sering kali mempengaruhi hasil pemilihan, mengalahkan kualitas dan integritas calon. Ketiga, penyebaran hoaks dan disinformasi dapat mempengaruhi pandangan publik dan mengancam integritas pemilihan umum.
Baca juga: Panwaslih Bireuen Kembali Raih Predikat Lembaga Informatif
Pemilu Damai Wujud Demokrasi Bermartabat
Taufik juga mencatat terkadang, strategi politik mengarah pada konflik identitas antar daerah pemilihan yang berbeda, yang akhirnya menghasilkan pemisahan dan penggunaan uang untuk memenangkan pemilu.
Karena itu, ia menekankan demokrasi yang bermartabat harus dimulai dari partai politik, yang seharusnya menjalankan kampanye damai dan fokus pada substansi isu yang relevan.
“Sesama caleg sengaja mendesain konflik identitas antara satu daerah pemilihan dengan basis pemilihan lainnya untuk mengklaim teritorialnya, lalu tercipta gap pemisah, dan ironisnya mereka didekati dengan berbagai pendekatan money politic, maka pemilik modal lah yang menang,” kata Taufik.
Dalam konteks ini, Taufik juga menegaskan pentingnya peran partai politik dalam memastikan pemilu berjalan dengan damai dan bermartabat. Partai politik harus lebih fokus pada substansi isu daripada sekadar melakukan selebrasi politik, jual-beli suara, atau pertandingan mobilisasi massa.
“Partai politik harus memberikan edukasi dan advokasi kepada konstituen mereka, bukan mengaduk-aduk emosi pemilih dengan janji-janji yang seringkali tidak dapat ditepati,” tegas Taufik.
Sementara itu, Muhammad Afzal mengungkapkan pentingnya rapat koordinasi ini dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024. Ia berharap bahwa melalui sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar serta masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan sempurna.
Afzal juga menekankan bahwa pemilu merupakan awal dari proses membangun demokrasi yang bermartabat, yang pada akhirnya diharapkan akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan mendorong pembangunan daerah.
