Komparatif.ID, Banda Aceh—Setelah ditunjuk sebagai Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Dr. Safrizal ZA, yang juga Dirjen Bina Administrasi Wilayah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, langsung tancap gas.
Pada Kamis, 15 Januari 2026, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang digelar di Jakarta, Kasatgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Dr. Muhammad Tito Karnavian, menunjuk Dr. Safrizal sebagai perwakilannya di Aceh. Dalam rapat itu Tito menunjuk Safrizal sebagai Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh.
Tugas utama posko wilayah yaitu menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan pelaksanaan—percepatan penanganan—di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data akurat dan terkini.
Baca: Warga Bivak Sahur Bareng Bersama Bupati dan Ketua PMI Bireuen
Penunjukan Safrizal bukan saja karena di orang Aceh. Tapi kiprahnya sebagai Pj Gubernur Aceh mulai Agutus 2024-Februari 2025, yang di dalamnya terdapat dua perhelatan besar; Pekan Olahraga Nasional (PON)XXI/ PON Aceh-Sumut 2024, dan pilkada serentak. Kedua ajang tersebut sukses.
Setelah ditunjuk sebagai Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Dr. Safrizal langsung tancap gas. Apalagi sebelum ditunjuk, dia juga sudah aktif turun ke lokasi bencana, melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara.
Salah satu pekerjaan rumah yang harus ditangani secepatnya yaitu pembangunan hunian sementara (huntara). Sejak Februari 2026 salah satu arah percepatan yaitu pembangunan huntara. Safrizal turun ke lapangan, berkunjung ke titik-titik pengungsian. Bertemu dengan banyak orang. Berdialog, memberikan saran, bahkan mencoba memberikan penanganan khusus untuk konteks tertentu.
Ketika berkunjung ke Aceh Tamiang pada 30 Januari 2026, Safrizal ZA mendapatkan informasi bahwa sejumlah korban bencana hidrometeorologi di sana, belum terdaftar sebagai warga yang memilih huntara.
Saat itu 111 KK di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, yang telah mengungsi akibat hilangnya kediaman akibat bencana banjir bandang, belum masuk sebagai calon penghuni huntara.
Kala itu, 53 KK warga Desa Rongoh mengungsi di dalam perkebunan sawit, dan 58 KK mengungsi ke rumah saudara masing-masing.
Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat, dengan memerintahkan BPBD Tamiang melakukan pendataan.
Kesibukan Safrizal semakin meningkat tatkala ditunjuk sebagai Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh. Ia yang dulunya masih bisa bolak-balik Jakarta-Aceh, setelah ditunjuk, harus standby di Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh.
Ketimbang menginap di hotel, supaya koordinasi dan komunikasi lebih mudah, Safrizal memilih tinggal di rumah masa kecilnya di Lamdingin, Banda Aceh. Anak dan istrinya tetap di Jakarta.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Kejar Deadline
Hampir setiap pekan Safrizal dan rombongan berkeliling daerah. Dari satu tempat ke tempat lain. Bukan hanya dari satu kantor ke kantor lain. Tapi dari titik pengungsian di tepi laut, hingga pengungsi di pedalaman Aceh ia kunjungi.
Dalam rangka percepatan pembangunan huntara jelang Idulfitri 1447 Hijriah, Safrizal berkeliling; memantau pembangunan hutara di berbagai daerah. Terakhir, pada Selasa, 17 Maret 2026, ia berkunjung ke Langkahan, Aceh Utara. Di Desa Bukit Linteung, Safrizal berkeliling ke tiga dusun; Dusun Leubok Meuku, Dusun Kareung, dan Dusun Teungoh.
Setelah melihat langsung progres pembangun huntara terakhir di Aceh Utara, Safrizal mengingatkan Pj Sekda Aceh Utara Jamaluddin, paling telat pada 20 Maret 2026, seluruh pengungsi tenda sudah harus masuk ke dalam huntara.
“Paling telat tanggal 20 Maret 2026, seluruh pengungsi tenda sudah harus masuk ke huntara. Tidak boleh lagi berada di dalam tenda. Anda mobilisasi seluruh pengungsi tenda ke huntara,” perintah Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, kepada Pemkab Aceh Utara.
Sebelum pengungsi tenda tiba di huntara, setiap pintu sudah ditempelkan nama-nama kepala keluarga. Tujuannya supaya tidak berebutan kala masuk. Kemudian, ia juga mengingatkan lansia dan disabilitas harus diberikan kamar di dekat dengan dapur umum dan MCK.
“Prioritaskan lansi dan disabilitas. Tempatkan mereka di kamar-kamar yang dekat dengan fasilitas air MCK dan dapur umum. Supaya mudah mencapainya. Ingat ya, nama-nama kepala keluarga, sudah selesai ditempel di tiap pintu, sebelum pengungsi tenda tiba,” kata pria energik tersebut.
Di Bukit Linteung, Safrizal sempat berdialog dengan sejumlah pengungsi tenda di Dusun Kareung. Mereka yang telah tiga bulan berada di perkebunan sawit, dan telah membuka permukiman darurat, menyambut kedatangan Safrizal dengan tangan terbuka.
Mereka terlihat gembira ketika diberikan bantuan peralatan dapur dan sejumlah bantuan lainnya oleh Safrizal, mewakili Mendagri dan Presiden.
Kunjungan ke Langkahan, merupakan rangkaian inspeksi daerah yaitu Aceh Timur, Bireuen, Aceh Utara, dan Pidie.
