Komparatif.ID, Ouagadougou–Presiden Burkina Faso Ibrahim Traore tolak menerapkan syariat Islam di negaranya. Bukan hanya menolak menerapakan syariat Islam, ia juga meminta 1000 mahasiswa yang belajar hukum syariah di Arab Saudi, untuk tidak pulang ke Burkina Faso.
Dalam sebuah pidatonya di hadapan perwakilan wilayah Yagha di Ouagadougou,16 Juli 2026, Presiden Burkina Faso Ibrahim Traore menyebutkan ia mengecam warga negaranya yang mempelajar hukum syariah di Arab Saudi.
Ibrahim Traore mengatakan demi mengejar ketertinggalan Burkina Faso, mahasiswa harus belajar keterampilan teknologi, yang nantinya dapat membantu mengembangkan negara tersebut. Sedangkan ilmu hukum syariah yang sedang dipelajari, tidak akan membantu.
Kepada mahasiswa yang belajar syariat Islam di Arab Saudi, Traore mengatakan mereka tidak usah pulang ke negara tersebut. Mereka harus tetap tinggal di Saudi.
Baca: 10 Negara Dengan Kualitas Hidup Terburuk
“Saya seorang Muslim, tetapi setiap orang di Burkina Faso berhak untuk menjalankan agama mereka sendiri, tidak akan pernah ada hukum Syariah di negara ini,” katanya seperti dilansir Daily Post, media online yang berbasis di Nigeria, Senin, 20 Juli 2026.
“Alih-alih memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknologi yang dapat membantu mengembangkan negara kita, Anda memilih untuk mempelajari hukum Syariah. Tetaplah di tempat Anda, Anda tidak akan diizinkan kembali ke sini,” sebutnya.
Presiden Burkina Faso bicara secara tegas soal itu karena terdapat 800 hingga 1000 mahasiswa asal negara tersebut yang sedang belajar studi hukum Islam di Saudi tidak melaporkan diri ke Kedutaan.
Bagi mahasiswa yang tetap menolak melaporkan diri kepada Kedutaan, passport mereka akan dicabut. Bagi mahasiswa yang melaporkan diri, akan dialihkan sebagai pelajar pelatihan vokasi.
Dia khawatir kelompok ektrimis akan semakin menguat, seperti yang terjadi di wilayah Sahel.Di Sahel gangguan keamanan semakin meningkat.
Ibrahim Traore: Burkin Faso Berdasarkan Prinsip Sekularisme
Dalam pidato itu dia menegaskan bahwa negara tersebut akan berdiri di atas nilai sekularisme.Hukum sipil negara harus berada di atas hukum agama. Tujuannya supaya keadilan bagi kelompok agama lain tetap terjaga, serta menghidari polarisasi.
Majelis Legislatif Transisi Burkina Faso juga telah merampungkan dan mengesahkan Undang-Undang Kebebasan Beragama.Undang-Undang Kebebasan Beragama mengatur tentang kekebasan hati Nurani, dan keterlibatan negara dalam mengawasi aliran dana organisasi keagamaan. Pejabat publik tidak dibenarkan melakukan aktivitas agama tertentu saat bertugas.
UU ini menegaskan kembali kebebasan hati nurani namun secara ketat mengawasi aliran dana organisasi keagamaan serta melarang pejabat publik melakukan aktivitas keagamaan tertentu saat bertugas.
Pemerintah juga akan mengevaluasi program pemberian beasiswa luar negeri. Ke depan tidak ada lagi beasiswa untuk studi agama. Dukungan biaya pendidikan difokuskan untuk studi bidang sains, teknologi, teknik, matematika, dan pelatihan vokasi.
