Komparatif.ID, Banda Aceh— Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh menandatangani Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRA, Kamis siang (14/11/2025).
Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bersama para pimpinan DPRA setelah melalui rangkaian pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRA.
Gubernur yang akrab disapa Mualem hadir didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, selaku Ketua TAPA. Dokumen KUA-PPAS tersebut sebelumnya telah diserahkan langsung oleh Sekda Aceh kepada Ketua DPRA, Zulfadli, di ruang pimpinan DPRA pada Rabu (12/11/2025) sore.
Setelah dikaji oleh Banggar, dokumen itu dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dan penandatanganan bersama sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan penandatanganan KUA-PPAS 2026 menjadi bagian penting untuk memastikan arah pembangunan Aceh berjalan lebih terarah dan terukur.
Ia menekankan Pemerintah Aceh berkomitmen memanfaatkan anggaran secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Baca juga: Muhammad MTA Ditunjuk Sebagai Jubir Pemerintah Aceh
Pada kesempatan itu, Mualem juga menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang berlangsung di Hambalang pada Kamis (13/11/2025).
Mualem menyebutkan ia memaparkan sejumlah kebutuhan pembangunan Aceh, mulai dari infrastruktur strategis hingga proyek prioritas yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
“Presiden, beliau memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program pembangunan Aceh. Termasuk percepatan beberapa ruas jalan strategis, peningkatan konektivitas wilayah, dan peninjauan kembali beberapa kebutuhan penting daerah,” ujar Mualem seusai penandatanganan.
Ia menambahkan Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap proyek besar di Aceh, seperti pembangunan terowongan Geurutee, sektor perikanan, serta peluang investasi di berbagai bidang. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi dorongan besar bagi Aceh untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Presiden menyampaikan komitmen untuk terus mendukung Aceh. Kita harus memanfaatkan dukungan tersebut sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” kata Gubernur.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRA, para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
