Komparatif.ID, Banda Aceh— Ketua Komisi I DPR Aceh Tgk. Muharuddin mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar segera turun tangan menangani enam akses jalan menuju Gampong Meunasah Sagoe, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, yang hingga kini masih terisolir akibat banjir.
Tgk. Muharuddin menyampaikan kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan mobilitas, baik untuk keperluan ekonomi, sosial, maupun pelayanan dasar lainnya. Keterbatasan akses ini, menurutnya, semakin memperparah keterisolasian warga dan menyulitkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Ia menjelaskan pemerintah gampong telah menempuh langkah administratif sesuai prosedur.
Keuchik Meunasah Sagoe, Zakaria, telah melayangkan surat resmi kepada camat setempat yang kemudian diteruskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
Surat tersebut berisi permohonan penanganan darurat serta pembukaan kembali akses jalan yang terdampak banjir. Namun hingga saat ini, Tgk. Muharuddin menilai belum terlihat adanya tindak lanjut nyata di lapangan.
Baca juga: Mendagri: Mualem ke Malaysia untuk Berobat
“Surat resmi sudah disampaikan sesuai prosedur yang berlaku. Artinya, upaya administratif telah ditempuh oleh pemerintah gampong. Ketika tidak ada respons, maka ini bukan lagi persoalan teknis, tetapi menyangkut kehadiran dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” ujar Tgk. Muharuddin, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, keterlambatan penanganan berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, serta warga yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas ekonomi harian.
Ia menilai banjir yang memutus akses jalan tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan roda ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
Tgk. Muharuddin meminta BNPB agar segera turun langsung ke lokasi, mempercepat langkah konkret pembukaan akses jalan, serta memastikan adanya koordinasi yang efektif dengan BPBD Aceh Utara, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan unsur terkait lainnya.
Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh terhambat oleh proses birokrasi yang berlarut-larut, sementara masyarakat berada dalam kondisi darurat.
