Komparatif.ID, Jakarta— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 masih dalam tahap pengujian.
Bahlil mengatakan kebijakan tersebut sedang dikaji untuk memastikan penyaluran BBM yang menggunakan skema kompensasi dari anggaran negara dapat lebih tepat sasaran. Menurutnya, validitas data menjadi salah satu faktor penting sebelum pembatasan diterapkan.
“Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid,” kata Bahlil usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap data yang menjadi dasar penentuan kelompok penerima berdasarkan desil. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kriteria yang nantinya digunakan tidak menimbulkan persoalan ketika kebijakan diterapkan di lapangan.
Bahlil mengingatkan, data yang tidak akurat dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat kebijakan yang pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi justru tidak berjalan sesuai tujuan.
Baca juga: Pertalite Bakal Dibatasi, Desil 9-10 Harus Beralih ke Pertamax
“Nah, desilnya ini yang kita lagi mengecek terus. Jangan sampai harapan kita baik, tetapi ternyata dalam implementasinya membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Bahlil menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.
Purbaya sebelumnya mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Salah satu hal yang sedang dipersiapkan adalah sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) agar pembatasan dapat diterapkan secara bertahap.
Purbaya berharap pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok tersebut dapat menghemat anggaran subsidi dan kompensasi energi. Namun, ia belum menyampaikan besaran penghematan yang diperkirakan dari kebijakan tersebut.
Dalam rencana yang tengah dikaji pemerintah, pembatasan pembelian Pertalite tersebut juga ditegaskan tidak dirancang untuk menyasar pengguna kendaraan roda dua atau sepeda motor.