Komparatif.ID, Bireuen– Pemerintah Kabupaten Bireuen menyampaikan data terbaru terkait progres penyaluran bantuan bagi penyintas bencana hidrometeorologi Sumatra usai munculnya aduan warga kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Bireuen, Kamis (6/8/2026).
Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bireuen, Muhajir Juli, mengatakan Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T. telah memberikan penjelasan secara langsung kepada Wapres mengenai perkembangan penyaluran bantuan yang sedang berjalan.
“Munculnya video wawancara Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah orang yang mengaku korban banjir di Bireuen telah menimbulkan kehebohan secara luas. Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T. telah memberikan penjelasan terperinci kepada Wapres perihal penyaluran bantuan untuk penyintas banjir di Bireuen,” kata Muhajir Juli dalam keterangan persnya.
Muhajir menyampaikan, Pemkab Bireuen mengapresiasi kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Bireuen yang turut meninjau pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang serta revitalisasi UPTD SD Negeri 7 Jangka.
Dalam salah satu sesi dialog bersama masyarakat, Wapres menerima aduan dari sejumlah warga yang mengaku belum memperoleh bantuan seperti jatah hidup maupun bantuan lain yang menjadi hak penyintas.
Menurut Muhajir, masukan tersebut menjadi bahan bagi Bupati Mukhlis untuk menjelaskan progres penyaluran bantuan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan kementerian dan lembaga terkait.
“Bupati Bireuen mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah menyampaikan aduannya kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, Wapres dapat mengetahui progres penyaluran bantuan berdasarkan data hasil verifikasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait,” ujarnya.
Berdasarkan data yang disampaikan Pemkab Bireuen, hasil verifikasi tahap pertama oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui relawan di tingkat lokal mencatat sebanyak 6.000 kepala keluarga dinyatakan lulus verifikasi awal. Namun, setelah dilakukan proses peninjauan di tingkat BNPB, jumlah yang dinyatakan lulus menjadi 4.697 kepala keluarga.
Sementara itu, sebanyak 1.313 kepala keluarga dinyatakan belum memiliki kesesuaian data dengan data kependudukan dan catatan sipil. Ditambah 703 kepala keluarga yang masuk kategori relokasi, total terdapat 1.788 kepala keluarga yang datanya telah dikirim kembali ke BNPB untuk proses lanjutan.
Untuk Dana Stimulan Perumahan, dari 3.626 kepala keluarga yang diusulkan, sebanyak 2.646 kepala keluarga telah diterima oleh BNPB dan dibuatkan rekening. Dari jumlah tersebut, 2.422 kepala keluarga telah menerima penyaluran dana, sedangkan 544 kepala keluarga lainnya masih menunggu proses setelah datanya kembali dikirim ke BNPB.
Pada tahap pertama, terdapat 2.954 rumah yang dinyatakan rusak ringan, 1.393 rumah rusak sedang, dan 340 rumah rusak berat. Dana stimulan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp44,31 miliar telah ditransfer sesuai hasil verifikasi untuk 2.954 unit dengan nilai Rp15 juta per kepala keluarga. Hingga saat ini, realisasi penyalurannya telah mencapai 1.460 unit.
Untuk kategori rusak sedang, dana sebesar Rp41,79 miliar juga telah ditransfer seluruhnya kepada 1.393 penerima dengan nilai Rp30 juta per kepala keluarga. Adapun realisasi pencairannya telah mencapai 552 unit.
Baca juga: Wapres Gibran Tinjau Pemulihan Pascabencana di Aceh
Sementara itu, untuk rumah rusak berat dan relokasi, Pemkab Bireuen mencatat sebanyak 408 unit sedang atau telah dibangun melalui berbagai pihak. Pembangunan tersebut melibatkan kontraktor Ghufarindo sebanyak 264 unit yang tersebar di sejumlah kecamatan dengan progres bervariasi, kontraktor Riksa sebanyak 31 unit rumah relokasi di Dusun Bivak, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, DT Peduli sebanyak 45 unit di Desa Alue Kuta, PT Takabeya Perkasa Group melalui program CSR sebanyak tujuh unit, serta PT Blang Keutumba yang membangun 61 unit, dengan 12 unit di antaranya telah selesai.
Di sektor bantuan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bireuen melaporkan sebanyak 4.859 kepala keluarga telah menerima bantuan stimulan perekonomian, jatah hidup, dan dana perabotan pada tahap pertama.
Masih terdapat 84 kepala keluarga yang sedang dalam proses penyelesaian administrasi, serta 703 kepala keluarga relokasi yang masih menunggu proses dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Selain itu, sebanyak 45 ahli waris telah menerima santunan kematian pada tahap pertama dan 13 ahli waris pada tahap kedua. Sebanyak 19 korban luka berat juga telah menerima santunan.
Muhajir juga menjelaskan Pemkab terus berupaya mempercepat penyelesaian administrasi bantuan. Salah satunya dengan mengutus Plt Kepala Dinas Sosial, Alfian, menemui Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam Kementerian Sosial, Masryani Mansyur, pada 17 Juni 2026 guna mengoordinasikan percepatan penyaluran bantuan yang masih berproses.
Untuk verifikasi tahap kedua, Muhajir menyebutkan jumlah awal data mencapai sekitar 26 ribu. Setelah dilakukan pemadanan dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah tersebut menjadi 20.593 data karena adanya pembersihan data ganda.
Saat ini, Muhajir menjelaskan hasil verifikasi tahap kedua yang telah dipadankan sedang menjalani proses review di Inspektorat Kabupaten Bireuen.
Muhajir menegaskan Pemerintah Kabupaten Bireuen tetap berkomitmen memperjuangkan hak para penyintas bencana hidrometeorologi.
“Pemkab Bireuen tetap memiliki komitmen yang tinggi memperjuangkan hak-hak penyintas bencana hidrometeorologi Sumatra di Kabupaten Bireuen. Tidak ada niat sedikit pun untuk mempermainkan para penyintas,” kata Muhajir.
Ia menambahkan, melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemkab Bireuen terus mengawal seluruh tahapan penyaluran bantuan sekaligus membuka layanan pengaduan setiap hari kerja melalui Sentra Layanan Terpadu untuk menerima laporan, memberikan informasi, serta membantu masyarakat yang masih mengalami kendala dalam proses penyaluran bantuan.